REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Hari pertama masuk kerja pascalibur bersama Natal dan Tahun Baru, presentase tingkat kehadiran Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup kompleks sekretariat kantor Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) hanya mencapai 75 persen. Bahkan kehadiran PNS yang mengikuti apel perdana pada 2016 untuk lingkup kompleks kantor Gubernur Sulsel hanya mencapai 50 persen.
Kepala Bidang Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai BKD Sulsel Suraedah mengatakan, berasarkan data absensi (finger print), para PNS yang masuk di hari pertama hanya mencapai 75 persen. Dari Jumlah pegawai di lingkup kompleks kantor Gubernur Sulsel yang berjumlah 1.426 orang, 357 orang pegawai yang tidak masuk. Namun data ini pun masih dicek apakah data tersebut sudah termasuk yang cuti, sakit atau tanpa keterangan.
"Dari hasil absensi yang saya terima, PNS yang masuk hari ini presentasenya mencapai 75 persen, dari jumlah total pegawai di lingkup kompleks kantor Gubernur yang berjumlah 1.426 orang," ungkap Suraedah, Senin (4/1).
Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel Muhammad Tamzil menjelaskan, banyaknya pegawai yang terlambat berkantor di hari pertama kerja pascalibur Tahun Baru 2016 karena terhalang oleh kemacetan. Tamsil menyebut bahwa PNS yang terlambat akan tetap mendapatkan sanksi berupa pengurangan pakasi atau tunjangan. Sementara, untuk PNS yang tidak hadir tanpa pemberitahuan akan tetap mendapatkan sanksi berupa teguran secara tertulis dan pengurangan pakasi.
"Yang ikut apel memang tadi setengahnyalah. Mungkin ada yang terlambat, hari pertama masuk kerja kan macet dimana-mana," kata Tamzil.
Sementara, Walikota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto juga melakukan inspeksi mendadak (sidak) di hari pertama kerja setelah libur tahun baru 2016. Ramdhan didampingi sejumlah pejabat daerah di lingkup Pemkot Makassar dalam kegiatan ini.
Sidak diawali di Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) kota Makassar, dilanjutkan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Badan Arsip Perpustakaan dan Pengolahan Data, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), BKD, Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA), dan berakhir di Ruang Pola Balaikota.
"Dengan adanya sidak ini kita melihat Dinas mana yang kuat secara organisasi, dan mana yang perlu pembenahan," ujar Ramdhan Pomanto.
Menurut Ramdhan, disiplin bagian yang paling inti dari suatu organisasi. Disiplin menjadi gambaran awal kesiapan organisasi dalam merealisasikan program kerjanya. Saat disiplin itu tidak dinampakkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), hal itu menjadi suatu kekhawatiran dan keraguan pemerintah kota Makassar untuk menjalankan semua program di tahun 2016.
"Ada beberapa yang hadir seluruhnya, ada yang sampai 16 tidak hadir, dan beberapa yang satu atau dua orang. Ini memberikan tanda bagi saya bahwa konsolidasi SKPD itu harus terus berlangsung karena tidak boleh ada kata berhenti untuk konsolidasi SKPD," papar Ramdhan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika