REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Saat ini kasus kekerasan pada anak masih ada dan nyata terjadi di masyarakat. Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan pemerintah dalam menghadapi hal tersebut.

Pertama, perlunya koordinasi antara kementerian lembaga. "Koordinasi ini penting karena penanganan kekerasan pada anak tidak bisa dilakukan secara parsial," ujarnya, Selasa (5/1). Penanganan kasus kekerasan anak harus melibatkan kementerian lain dan juga termasuk pihak kepolisian RI.

Kedua, melibatkan partisipasi masyarakat luas. Menurutnya, kekerasan pada anak sering terjadi di lingkungan masyarakat. Dia mengimbau jika ada warga yang mendengar dan mengetahui adanya kekerasan pada anak, diharapkan partisipasinya untuk melaporkan pada instansi terkait.

Ketiga, pemerintah didesak untuk memprioritaskan pengalokasian anggaran pada perlindungan anak. Dengan anggaran yang cukup, banyak kegiatan dan program yang bisa dilakukan pemerintah untuk menangani kasus-kasus kekerasan pada anak.

Keempat, memperkuat payung hukum bagi perlindungan anak-anak Indonesia. "Selama ini, banyak kritik yang disampaikan terkait rendahnya hukuman yang diberikan bagi mereka yang melakukan kekerasan pada anak," ujar politikus dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini. Untuk hal tersebut, diharapkan pemerintah bisa menginisiasi perubahan UU tentang perlindungan anak.

Kelima, hukum harus ditegakkan secara tegas. Mereka yang melakukan kekerasan pada anak harus dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk sementara, payung hukum yang ada bisa dijadikan sebagai sandaran.

Ikuti Whatsapp Channel Republika