REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Golkar hasil Munas Bali menegaskan tidak menghendaki digelarnya musyawarah nasional (Munas) atau Munas luar biasa, sebelum tahun 2019.
Hal itu menjadi salah satu hasil konsolidasi nasional Golkar kubu Aburizal Bakrie dengan Ketua DPD I seluruh Indonesia. Dalam pertemuan itu, sesuai AD/ART, munas baru dapat diselenggarakan tahun 2019.
"Ketua DPD I se-Indonesia tidak berkehendak melakukan munas ataupun munas luar biasa sebelum 2019. Sesuai AD/ART, munas baru bisa dilakukan atas persetujuan DPD I," ujar Wakil Ketua Umum Golkar hasil munas Bali, Nurdin Halid pada wartawan, Selasa (5/1).
Hal ini sekaligus membantah pernyataan Mantan Ketua Umum Golkar yang juga Wakil Presiden Jusuf Kalla yang mengatakan dua kubu Golkar sepakat untuk menggelar munas.
Nyatanya, dalam rapat konsolidasi nasional pengurus DPP dengan DPD I memutuskan untuk menolak pelaksanaan munas yang didorong oleh beberapa pihak di internal Golkar.
Selain kesimpulan itu, konsolidasi Golkar di Bali juga merekomendasikan pada DPP Golkar untuk melaksanakan hasil munas Bali.
Hasil kesimpulan lainnya dari konsolidasi di Bali, Golkar akan menyiapkan kajian terkait hubungan partai berlambang pohon beringin ini dengan pemerintah.
Kajian itu akan dikaitkan dengan ide dasar berdirinya Golkar, yaitu Karya Kekaryaan. Hal itu akan dikaitkan dengan mencermati kondisi terkini selama satu tahun lebih sebulan pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla.
"Akan dibahas dalam rapimnas apakah (Golkar) di luar pemerintah atau bergabung dengan pemerintah," katanya.
Kesimpulan konsolidasi nasional Golkar di bali juga memutuskan DPP untuk melakukan survey pada pilkada di 2017.
Ikuti Whatsapp Channel Republika