REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra menilai, jabatan Jaksa Agung harus bersih dari kepentingan politik. Ini berkaitan dengan hasil evaluasi akuntabilitas Kejaksaan Agung jeblok dan hanya mendapatkan predikat CC.

"Tapi sebenarnya memang penegakan hukum itu harus seteril dari kepentingan politik," kata Yusril di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (5/1). (Baca: Yusril Desak MA Terbitkan Putusan Kasasi Golkar).

Menurut dia, Kejaksaan Agung harus memperbaiki kinerjanya. Ia juga meminta agar Jaksa Agung tidak mencampur adukkan hukum dengan politik.

"Kalau hukum ya hukum saja, jangan campur aduk hukum dengan politik," kata Yusril.

Lebih lanjut, menurut Yusril, latar belakang politik tidaklah penting bagi jabatan Jaksa Agung. Sebab, orang yang tak memiliki latar belakang politik saja bisa ikut dalam kepentingan politik.

"Sata menanggap tidak terlalu penting orang itu berlatar belakang politik," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika