REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar hasil Munas Bali berencana merombak struktur fraksi dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dari Golkar di DPR RI. Struktur ini fraksi Golkar diganti dengan nama baru dan Ketua Badan Anggaran dari Golkar juga diganti.
Di struktur perombakan yang baru ini, posisi Ketua Fraksi diisi oleh Setya Novanto, Sekretaris Fraksi Azis Syamsuddin dan bendahara fraksi Robert Joppy Kardinal. Sedangkan ketua Banggar diisi oleh Kahar Muzakir.
Anggota fraksi Golkar yang juga ketua Banggar, Achmadi Noor Supit mengatakan, surat perombakan sudah masuk di DPR RI. Namun, perlu dibahas di sidang paripurna terlebih dahulu apakah perombakan ini bisa disetujui atau tidak.
Sebab, Partai Golkar sampai saat ini masih bermasalah. Ia juga menyoroti soal pergantian struktur fraksi dan AKD ini karena Setya Novanto belum resmi menjabat sebagai ketua Fraksi Golkar.
"Logikanya belum boleh diterima. Tapi kan pimpinan DPR teman-temannya Setya Novanto," ujarnya kepada wartawan, Rabu (6/1).
Supit menambahkan, pihaknya tidak keberatan diganti oleh Kahar Muzakir. Sebab, soal pergantian posisi atau jabatan hanya soal politik. Penguasa pasti ingin menempatkan orang-orang yang loyal padanya. Itu hal wajar dan sah. Namun, seharusnya, Golkar lebih melihat pada integritas, kapasitas serta citra partai.
"Jangan sampai pergantian menimbulkan kegaduhan di internal partai dan di luar partai," katanya.
Ia mengaku, yang menandatangani surat Setya Novanto menjadi Ketua Fraksi adalah Ketua Umum Aburizal Bakrie dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham. Namun, dia memprediksi, bukan Setya Novanto yang mendikte kedua orang itu. Tapi ada pihak lain yang lebih besar.
Sementara Sekretaris Fraksi Golkar, Bambang Soesatyo juga mengaku santai menanggapi pergantian dirinya dari posisinya sekarang. Menurut Bendahara Umum Golkar hasil munas Bali ini, posisi dimanapun tidak masalah, sama saja. Bahkan, Bambang tetap ingin memertahankan sikap dan pendiriannya seperti biasanya.
"Kalau salah atau ngawur, pasti akan saya kritisi! Ngga ada urusan," tegasnya kepada Republika.co.id.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto menegaskan, belum ada surat dari partai Golkar tentang pergantian Ketua Fraksi Golkar. Pimpinan DPR baru menerima surat yang mengusulkan nama Ketua Fraksi Golkar, Ade Komaruddin sebagai pengganti Setya Novanto di posisi Ketua DPR RI. Namun, surat itu baru akan diproses di masa sidang mulai 11 Januari nanti.
"Belum ada surat itu (perombakan fraksi), yang ada surat pengusulan pengganti Setya Novanto dari Ade Komaruddin dan Agung Gumiwang," ujar Agus Hermanto.
Sebelum sidang paripurna pembukaan masa sidang Senin (11/1) nanti, seharusnya digelar rapat pimpinan DPR. Menurut Agus, soal pergantian posisi Ketua DPR akan menjadi prioritas yang dimasukkan dalam sidang paripurna.
Ikuti Whatsapp Channel Republika