REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perombakan susunan fraksi Golkar dan Ketua Badan Anggaran (Banggar) di DPR dinilai akan memicu kegaduhan baru. Baik di internal Golkar sendiri maupun di DPR RI.

Sekretaris Fraksi Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan, adanya surat dari Setya Novanto yang mengatasnamakan Ketua Fraksi Golkar dan merombak struktur dipastikan menimbulkan konflik.

"Pasti (gaduh). Karena ngawur dan aneh. Kapan SN (Setya Novanto) diangkat dengan SK Ketua DPR dan ditetapkan di paripurna," tegasnya pada Republika.co.id, Rabu (6/1).

Bamsoet menambahkan, sampai saat ini belum ada sidang paripurna yang mengesahkan Setya Novanto sebagai Ketua Fraksi Golkar menggantikan Ade Komaruddin. Artinya, sampai saat ini Ketua Fraksi masih dijabat oleh Ade Komaruddin dan Sekretaris Fraksi Bambang Soesatyo.

Bambang melanjutkan, kalau memang sudah ditetapkan dengan SK ketua DPR, Setya Novanto baru bisa mengeluarkan surat apapun yang mengatasnamakan Ketua Fraksi.

"Begitu aturan mainnya. Masa mantan Ketua DPR ngga paham," tegasnya.

(Baca: Kubu Ical Rombak Fraksi Golkar DPR dan AKD)

Dengan situasi saat ini, membuat sikap dan tindakan Setya Novanto menjadi kurang elok dilihat oleh masyarakat. Apa yang dilakukan Setya, kata Wakil Ketua Umum Golkar munas Bali ini, menunjukkan ketidaksabaran.

Anggota fraksi Golkar yang juga Ketua Badan Anggaran, Achmadi Noor Supit juga menilai saat ini terjadi gejolak fraksi yang luar biasa. Seharusnya, seluruh pihak di Golkar sedikit menahan diri. Harus dilihat bagaimana penerimaan di DPR terlebih dahulu.

Menurut Supit, perkara Golkar secara huikum belum selesai. Sebab, dua kubu Golkar masih bermasalah soal legalitas. Jadi, seharusnya Setya Novanto tidak tergesa-gesa dengan mengeluarkan surat soal perombakan struktur di fraksi dan posisi Ketua Banggar.

"Jangan sampai pergantian ini menimbulkan kegaduhan di internal partai dan di luar (partai)," ujar Supit.

Ikuti Whatsapp Channel Republika