REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengingatkan para pengurus maupun kader partainya agar tidak mendesak reshuffle kabinet kepada Presiden Joko Widodo.

"Jika ada pengurus atau kader Partai Amanat Nasional (PAN) yang mendesak agar Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle atau berharap mendapat jabatan menteri, sudah di luar kebijakan PAN," kata Zulkifli Hasan di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (6/1).

Menurut Zulkifli Hasan, reshuffle menteri kabinet itu adalah hak prerogatif Presiden dan PAN tidak pernah menyinggung soal rencana reshuffle.

"DPP PAN tidak pernah menyinggung soal rencana reshuffle menteri kabinet," katanya.

Ketua MPR RI itu menilai membicarakan perombakan kabinet dan jatah kursi menteri adalah hal yang tidak patut.

"Kami tidak pernah membicarakan reshuffle atau jatah menteri. Itu sesuatu yang tidak patut," katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian Indo-Strategi Andar Nurbowo mengemukakan cukup alasan bagi Presiden Jokowi untuk melakukan evaluasi terhadap capaian target dan kinerja anggota Kabinet Kerja.

"Satu tahun lebih sudah sangat cukup untuk menilai sejauh mana para menteri bekerja sesuai dengan harapan Presiden," katanya Rabu, (6/1).

Menurut dia, menteri yang kinerjanya buruk dan tidak bisa mewujudkan Nawacita atau prgram prioritas Presiden, sudah seharusnya diganti dengan menteri yang benar benar bekerja untuk kepentingan negara dan mewujudkan Nawacita.