REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekjen DPP PPP muktamar Bandung Romahurmuziy mengisyaratkan islah atau rekonsiliasi menyeluruh usai pencabutan Surat Keputusan pengesahan kepengurusan DPP PPP Muktamar Surabaya oleh Kementerian Hukum dan HAM.

"Karena itu kami menyambut baik usulan para sesepuh, para senior kita, menjadikan momen ini sebagai momentum islah," kata Romahurmuziy di kantor Kemenkumham Jakarta, Jumat (8/1).

Romahurmuziy yang akrab disapa Romy tersebut menjelaskan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) DPP PPP menyatakan kepengurusan DPP PPP yang sah setelah Muktamar Bandung dilaksanakan pada 2015. Ia berpendapat DPP PPP hasil Muktamar Surabaya maupun Jakarta yang dilaksanakan pada 2014 tidak memenuhi ketentuan.

"Sehubungan belum adanya Muktamar VIII yang digelar pada 2015 dan telah berlalunya 2015, kami akan segera menggelar mekanisme yang diperlukan bersama seluruh pihak terkait di DPP PPP," demikian keterangan pers yang tertulis atas nama DPP PPP Muktamar Bandung.

(Baca Juga: PPP Surabaya Terima SK Pencabutan Kepengurusan)

Ia juga berharap kepada seluruh pengurus untuk tetap kompak guna melaksanakan persatuan kembali partai berlambang Kakbah. "Kami mengimbau kepada jajaran kepengrusannya dari pusat sampai ranting untuk tetap menjaga kekompakan, menjaga soliditas, tidak terpengaruh tentang informasi-informasi yang tidak memiliki dasar. Jadikan momentum ini menjadi perbaikan menyeluruh persatuan dasar," kata dia.

Romy bersama Lukman Hakim Saifudin selaku pimpinan DPP PPP muktamar Bandung mendatangi kantor Kemenkumham untuk menerima pencabutan SK pengesahan pengurus DPP PPP muktamar Surabaya. Ia mengatakan, Menkumham telah mencabut SK tersebut pada 7 Januari 2015 dan tidak mengesahkan SK pengesahan kepengurusan DPP PPP muktamar Jakarta yang dipimpin Djan Faridz sebagai ketua umum dan Dimyati Natakusumah sebagai sekretaris jenderal.

Kepengurusan DPP PPP muktamar Jakarta tidak bisa disahkan karena menyalahi aturan yang tertuang dalam AD-ART PPP.

Ikuti Whatsapp Channel Republika