REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rapat koordinasi nasional (Rakornas) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Hotel Bumi Wiyata, Depok, selesai dilakukan pada Rabu (13/1). Dalam pembahasan yang dilakukan antara DPP dengan DPW PKS tersebut, dihasilkan 14 butir keputusan penting yang akan segera dilaksanakan seluruh jajaran partai. Salah satu butir keputusan rakornas adalah menggulirkan program pilot project 1000 pengusaha.
Keputusan itu termuat di butir nomor 5 hasil rakornas. Bunyinya “Menggulirkan program Pilot Project 1000 pengusaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang mengokohkan ekonomi umat. Sekretaris Jenderal PKS, Taufik Ridho mengatakan program ini memang sedang berjalan di internal PKS. Saat ini dari data yang terkumpul, sudah banyak pengusaha yang mengikuti program ini. Sebagian besar memang berasal dari kader maupun simpatisan.
Tujuan adanya program ini untuk mencetak lebih banyak lagi pengusaha baru. Kalaupun sudah ada yang membuka usaha, dan perlu meningkatkan kualitas, maka PKS akan memberi fasilitas. Taufik mengatakan, saat ini memang program ini dikhususkan untuk kader dan simpatisan. Program itu dinilai akan berpengaruh langsung pada partai.
“Artinya, ini bagian pendanaan dari partai sendiri. Semakin usaha kader meningkat, maka kontribusi ke partai jadi semakin besar,” ujar Taufik Ridho pada Republika, Rabu (13/1).
Program ini dijalankan DPP ditengah-tengah pengurus menggelar roadshow ke daerah-daerah. Banyak yang sudah mendaftar untuk program ini. Nantinya, seluruh pengusaha akan didata dan dibuat klasifikasi menurut jenis usahanya serta volume produksi. Partai akan melihat kebutuhan masing-masing kelompok pengusaha. Jika memang butuh pelatihan, DPP siap untuk mendatangkan pengajar untuk meningkatkan kualitas usaha.
DPP PKS bahkan sudah siap untuk memfasilitasi bantuan modal untuk berusaha. Taufik mengatakan, partai memiliki jaringan untuk memermudah mendapatkan bantuan modal bagi UMKM. Namun, untuk masalah modal, tetap mengacu pada syarat yang sesuai lembaga keuangan resmi.
Artinya, jaringan yang akan membina serta memberi kemudahan untuk mengajukan modal ke lembaga keuangan yang dikelola ataupun dimiliki oleh kader PKS. Taufik mengakui, selama ini akses permodalan untuk UMKM masih sangat kurang.“Makanya bagaimana caranya, apakah misalnya kalau kita punya kelompok , ini dikemas bisa turun (modalnya), UMKM yang dibina jadi ‘bankable’ kan, secara perbankan,” tegas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika