REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) melakukan pertemuan dengan berbagai ormas Islam yang ada di Indonesia. Pertemuan itu membahas taujihat dengan tema besar 'Meluruskan Kiblat Bangsa'.

Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsuddin, menerangkan pertemuan dengan berbagai ormas Islam dimaksudkan untuk membahas, apa yang terjadi dalam kehidupan umat Islam di Indonesia saat ini. Menurutnya, pembahasan sangat perlu dilakukan sebagai sikap dari pandangan kritis terhadap kehidupan bangsa, yang belakangan dianggap terus mengalami kemunduran.

"Kehidupan berbangsa telah mengalami dilevaluasi, distorsi dan disorientasi dari cita-cita nasional dari UUD 45" kata Din, Rabu (20/1).

Ia menuturkan berbagai aspek yang telah mengalami kemunduran seperti sosial politik, sosial ekonomi dan sosial budaya. Dari sosial politik, Wantim MUI melihat perlu adanya konsolidasi demokrasi agar tidak terjadi keterusan atau salah kaprah dari pengertian demokrasi itu sendiri. Aspek sosial ekonomi, Din menegaskan agar sumber daya alam dapat dikuasai negara dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat.

Terakhir dari aspek sosial budaya, Din mengatakan kemunduran kehidupan bangsa Indonesia, terjadi pada lemahnya jati diri bangsa yang seharusnya menjadi kekuatan utama negara dalam menghadapi MEA. Ia menekankan kalau Dewan Pertimbangan MUI memandang perlu adanya suatu amendemen terhadap UU, agar dapat kembali kepada tujuan mulia yang diamanatkan UUD 45 sebagai dasar Indonesia.

Din menjelaskan Dewan Pertimbangan MUI akan membawa hasil-hasil pertemuan, untuk disosialisasikan dengan berbagai elemen bangsa. Baik pemerintah, partai politik maupun DPR, untuk menyamakan pandangan. Saran-saran yang telah dihasilkan, lanjut Din, akan diusulkan oleh Wantim MUI untuk dihadirkan lewat konstitusi dan bukan dari langkah-langkah seperti revolusi maupun reformasi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika