REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) merasa senang bertemu dengan Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana (Lulung) sebagai saksi pada sidang kasus penyalahgunaan pengadaan uninterruptible power supply (UPS).
Diketahui, kasus pengadaan UPS menggunakan APBD Perubahan 2015 dengan terdakwa Alex Usman. Ahok menyatakan akan membeberkan seluruh laporannya di pengadilan. Ia berjanji akan membongkar penyalahgunaan anggaran tersebut. Bahkan, Ahok tak akan ragu membuktikan anggaran siluman yang pernah DRPD usulkan.
"Bagus dong. Lulung kan mau meringankan (terdakwa), saya mau memberatkan (terdakwa). Seru kan. Saya malah tulis di usulan DPRD, 'Ini apa, anggaran nenek lo?'. Gue tulis begitu semua, makanya saya bisa buktikan bahwa betul-betul ada APBD siluman," ujarnya di Balaikota, Jumat (22/1).
Setelah mengendus adanya anggaran siluman, Ahok bersikukuh menggunakan dasar hukum Peraturan Gubernur (Pergub). Ahok mengaku mengendus adanya anggaran siluman lewat sistem e-budgeting.
Ia pun meminta semau satuan kerja perangkat daerah (SKPD) bersama DPRD DKI membahas anggaran melalui sistem e-budgeting. "Begitu saya paksa pakai e-budgeting, sudah enggak bisa diutak-atik lagi. Mereka (DPRD) menuduh (APBD) saya yang palsu. Kan terbukti yang siluman siapa sekarang," tegasnya.
Sebelumnya, pada kasus pengadaan UPS pihak Mabes Polri sudah menetapkan empat tersangka, diantaranya Alex Usman dan Zaenal Soleman. Alex diduga melakukan korupsi ketika masih menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) pengadaan UPS Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat. Adapun Zaenal ketika menjadi PPK pengadaan UPS Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat.
Sedangkan dua tersangka lainnya berasal dari pihak DPRD adalah Muhammad Firmansyah dan Fahmi Zulfikar. Keduanya diduga memiliki peran pada kasus pengadaan UPS ketika keduanya menjabat di Komisi E DPRD DKI periode 2009-2014. Firmansyah berasal dari fraksi partai Demokrat dan Fahmi dari fraksi partai Hanura.
Ikuti Whatsapp Channel Republika