REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN – Menjelang kepulangan warga eks-Gafatar dari Mempawah, Kalimantan Barat Pemkab Sleman terus melakukan  koordinasi baik secara internal, maupun dengan Pemrov DIY. Penjabat Bupati Sleman, Gatot Saptadi mengatakan saat ini Pemkab Sleman membahas proses kepulangan warga setempat yang masuk dalam eks-Gafatar.

Pembahasan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi potensi permasalahan sosial yang dapat muncul setibanya mereka di Sleman. “Langkah awal adalah melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada masyarakat agar bisa berdampingan dengan warga eks-Gafatar. Jangan sampai ada penolakan,” ujarnya, di Sleman, Jumat (22/1).

Dia mengemukakan, Pemkab Sleman akan berusaha memberikan jaminan keamanan kepada warga eks-Gafatar yang kembali ke daerah asal. Namun, penanganannya tidak dilakukan oleh Pemkab sendiri, melainkan dilakukan secara lintas sektoral. Saat ini, hal yang menjadi fokus Pemkab adalah pemindahan warga eks-Gafatar ke daerah asal.

Setelah warga eks-Gafatar tiba di Sleman, Pemkab setempat berencana melakukan pembinaan kepada mereka. Tujuannya untuk mencegah berkembangnya ideologi organisasi tersebut. Pendekatan utama yang dilakukan adalah upaya persuasif. “Pembinaan akan dilakukan dari segala aspek mulai dari psikologi, agama, hingga sisi keormasan,” kata dia menjelaskan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial, Untoro Budiharjo mengemukakan, pembinaan penduduk eks-Gafatar harus meliputi pembinaan ideologi, sosial, keamanan, dan sebagainya. Namun begitu, yang terpenting adalah mengetahui kondisi dari mantan penganut Gafatar.

"Maka itu, sementara ini kita akan cari informasi dan data mengenai siapa-siapanya, alamatnya dimana, dan bagaimana kondisinya," kata Untoro. Hal itu ermasuk mengecek apakah mereka pulang dengan kondisi memiliki harta benda atau tidak. Sebab penanganan antara satu sama lainnya akan berbeda.

Baca juga: Pemda DIY Siapkan Dana Rp 650 Juta untuk Deradikalisasi Anggota Gafatar

Ikuti Whatsapp Channel Republika