REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Golkar versi Munas Ancol, Agung Laksono, memastikan tak akan menghadiri rapat pimpinan nasional (Rapimnas) yang diselenggarakan oleh Aburizal Bakrie atau Ical. "Tidak akan hadir," kata dia singkat di kediaman Jusuf Kalla di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (22/1).
Ia juga menyampaikan, dalam pertemuan perdana dengan tim transisi, tak ada arahan dan permintaan dari Ketua Tim Transisi Jusuf Kalla untuk menghadiri Rapimnas. Ia juga mengaku tak mengetahui apakah anggota tim transisi lainnya mendapatkan undangan untuk menghadiri Rapimnas. "Saya tidak tahu yang lain. Tapi tidak ada permintaan dari Pak JK untuk hadir," tambah dia.
Seperti diketahui, Partai Golkar akan menggelar Rapimnas di Jakarta. Seluruh pengurus DPP, DPD Tingkat I dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin ini diperkirakan akan menghadiri Rapimnas ini. "Kami berharap ini jadi ajang rekonsiliasi dari semua kubu dan semua pihak," ujar Ketua Panitia Rapimnas Golkar, Bambang Soesatyo di Jakarta, Kamis (22/1).
(Baca Juga: Soal Rapimnas, JK Sebut Tim Transisi Objektif).
Sementara itu, Ketua Steering Committe (OC) Rapimnas, Freddy Latumahina mengatakan Rapimnas akan membahas beberapa persoalan penting, salah satunya adalah Pilkada.
Seluruh capaian Pilkada partai berlambang pohon beringin itu akan dievaluasi. Hasil evaluasi ini untuk menyiapkan kader menghadapi pertarungan Pilkada 2017 mendatang. Selain itu, pembahasan soal Pilkada juga terkait rencana untuk memunculkan kader-kader Golkar yang akan diusung di Pilkada serentak.
Freddy menambahkan, Rapimnas Golkar juga akan membahas soal penataan kembali hubungan antara Golkar dan pemerintah. Golkar akan memelajari kembali pola hubungan Golkar yang selama ini terbentuk dari masa ke masa.
Sebab, dalam rekomendasi yang dihasilkan di rapat konsultasi nasional di Bali, salah satu keputusannya adalah merekomendasikan agar DPP mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Hal ini untuk menopang stabilitas pemerintah.
Lalu, Rapimnas Golkar juga akan membahas soal penataan kembali sistem ketatanegaraan Indonesia. Yaitu, dengan mengamandemen UUD 1945. Menurut Freddy, Golkar memahami kebutuhan untuk menata sistem ketatanegaraan dengan amandemen kelima UUD 1945.
Ikuti Whatsapp Channel Republika