REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR RI, Okky Asokawati menyayangkan beredarnya jajanan anak sekolah dasar yang mirip alat kontrasepsi atau kondom. Ia meminta temuan ini menjadi momentum seluruh stakeholder untuk mengaudit peredaran seluruh makanan atau jajanan yang berada di sekitar sekolah maupun di lingkungan rumah.
"Pemerintah harus mengoreksi cara penanganan terhadap makanan atau jajanan anak-anak bussiness as usual," kata anggota Fraksi PPP, Selasa (26/1).
Jangan sampai, ia mengatakan, setiap kejadian diatasi layaknya pemadam kebakaran, yaitu bereaksi hanya ketika ada kejadian. Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), Okky menegaskan, harus memberi perhatian serius dalam permasalahan ini. Sebab, temuan ini, menurutnya, sangat mengkhawatirkan dan mengancam kesehatan generasi mendatang.
Ia menilai, satuan tugas (Satgas) yang dibentuk oleh BPOM bersama kepolisian serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ihwal pengawasan makanan, terbukti tidak berjalan efektif. Menurutnya, di era otonomi daerah ini, peran pemerintahan daerah menjadi kunci terhadap kesehatan makanan anak-anak sekolah.
Sehingga, Okky manganggap, Pemda harus proaktif terhadap kesehatan makanan anak-anak sekolah. Unit Kesehatan Sekolah (UKS), ia melanjutkan, semestinya kembali digalakkan di sekolah-sekolah.
Menurutnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta dinas kesehatan di pemerintah daerah harus memberi perhatian serius terhadap keberadaan UKS. Hal tersebut, sebagai upaya, mentradisikan sejak dini pola hidup sehat kepada anak-anak sekolah.
Sebelumnya diberitakan, kasus itu mencuat pascapenemuan produk Kotak Kado di Kelurahan Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, oleh KPAI Kota Bekasi pada Desember 2015. Kasus itu menjadi perbincangan hangat kalangan netizen di media sosial pada Januari 2015 yang resah dengan produk berukuran kotak 5x7 centimeter.
Yayasan Kita dan Buah Hati mengonfirmasi beredarnya jajanan anak sekolah dasar yang berisi mirip alat kontrasepsi atau kondom.
Ikuti Whatsapp Channel Republika