REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah tokoh senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendatangi rumah dinas Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) pada Selasa (26/1) malam, guna meminta kehadiran Kalla dalam muktamar islah PPP. Muktamar tersebut diharapkan dapat mengakhiri kemelut internal partai berlambang kabah tersebut.

Politikus Senior PPP Bachtiar Chamsyah mengatakan, dengan kehadiran Wapres dalam muktamar diharapkan menguatkan islah dalam tubuh PPP. Selain itu juga, hal itu sebagai langkah untuk mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Menurutnya, PPP sejatinya partai yang tidak terlepas dari pemerintahan, meskipun diakuinya PPP harus tetap kritis terhadap kebijakan yang diambil pemerintah. "PPP cara berpikir, nggak mau berpisah dengan 'ulil amri'. Tapi prinsip 'amal maruf nahi mungkar' dilaksanakan," kata Bachtiar usai bertemu JK.

Prinsip yang dimaksud tersebut yakni PPP tentu akan mendukung pemerintahan jika memang menganjurkan pada kebaikan. Sebaliknya, sikap PPP akan berbeda jika pemerintah dinilai berlaku tidak adil kepada masyarakatnya.

"Kalau pemerintah tidak bagus, juga prinsip amal maruf nahi mungkar, zaman Pak Harto (Soeharto, red) gitu kok, kita terbiasa," katanya.

Ia menambahkan, lagi pula saat ini banyak kader partai yang juga masuk dalam kabinet di pemerintahan. "Sekarang juga kan sudah di pemerintah," katanya.

Hal sama diungkapkan anggota Majelis Pertimbangan Partai, Aisyah Amini yang menilai desakan bersatunya partai juga muncul dari masyarakat luas. Sehingga hal ini kata Aisyah mendorong islah tersebut benar-benar tercapai.

"Sampai sekarang banyak masyarakat yang minta pada kami untuk berusaha bagaimana PPP muncul kembali di tengah masyarakat yang ingin menegakan kebenaran, amar maruf nahi mungkar," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika