REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kedua kubu di dalam partai Golkar, telah sepakat diadakannya musyawarah luar biasa (munaslub) untuk memecahkan masalah internal di partainya. Wakil Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Golkar Munas Ancol, Agun Gunanjar Sudarsa berharap diselenggarakan munaslub, nanti benar-benar demokratis dan tidak memakai tekanan.

"Jadi libatkan KPK, agar tidak ada politik uang," kata dia, Rabu (27/1).

Agun mengatakan kedua kubu kemungkinan besar tidak akan mundur, dan ingin segera dilaksanakan munaslub untuk membuat DPP yang baru. Aburizal Bakrie sudah mengatakan tidak akan mundur, begitu juga dengan Agung Laksono.

Tentunya dalam posisi ini, kedua kubu sudah terang menyetujui untuk menggelar munaslub. Karena itu, langkah berikutnya harus segera dilakukan karena tidak ada DPP yang memiliki legal standing, sementara DPP Riau sudah berakhir 31 Desember.

Mahkamah Partai Golkar (MPG) sudah memutuskan tim transisi untuk menyelesaikan kisruh di Partai Golkar. MPG sudah ditugaskan untuk menyelenggarakan munaslub. Sementara rapat pimpinan nasional (Rapimnas) ARB juga telah menyatakan hal yang sama.

"Kami harap, diselenggarakan munas yang benar-benar demokratis pakai tekanan, dan libatkan KPK, agar tidak ada politik uang," tutur dia.

Baca juga, Seharusnya tak Ada Lagi Kubu-Kubuan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika