REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) harus siap menyaingi bank umum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Termasuk untuk penyaluran kredit usaha rakyat (KUR), BPR diharapkan bisa menjadi salah satu lembaga keuangan yang ikut menyalurkannya," kata Direktur Penelitian dan Pengaturan BPR OJK Panca Hadi Suryanto di Semarang, Kamis (28/1).

Menurut dia, dengan diturunkannya suku bunga KUR dari 12 persen menjadi sembilan persen menjadi tantangan tersendiri bagi BPR untuk ikut menurunkan suku bunganya agar lebih eksis dalam persaingan pasar. Diakuinya, dari sisi branding,BPR masih kalah jauh jika dibandingkan dengan bank umum. Masyarakat yang memiliki uang dan ingin menginvestasikannya lebih mempercayakan kepada bank umum dibandingkan kepada BPR.

"Oleh karena itu, selama ini kecenderungan BPR adalah dana pihak ketiga yang dihimpun selalu lebih kecil dari pada kredit yang diberikan, karena mereka membutuhkan corporate cost yang juga tinggi," kata dia.

Menurutnya, agar BPR ini bisa lebih menarik bagi masyarakat, perlu dilakukannya promosi. Selain itu, ke depan perlu dipikirkan juga bagaimana meningkatkan brand BPR ini. OJK sejauh ini sudah melakukan analisa kepada BPR, salah satunya mengenai tingkat kesehatan BPR.

"Pada dasarnya BPR harus dikelola dengan aturan yang bisa menciptakan tata kelola yang baik, juga menerapkan manajemen risiko, sehingga paling tidak jika ada penyimpangan ada komisi independen yang akan menangani penyimpangan tersebut," tutur Panca.

Ikuti Whatsapp Channel Republika