REPUBLIKA.CO.ID, CIMAHI -- Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan menyatakan bakal terus berkoordinasi dengan Kementerian Sosial terkait pengembalian aset atau harta yang dimiliki para eks Gafatar asal Jabar di Mempawah, Kalimantan Barat.  "Tidak dalam kapasitas provinsi yang mengurusi (aset eks Gafatar, Red). Tapi tentu kita bantu apa yang mereka keluhkan, dan hak mereka di sana. Karena itu kita akan komunikasikan ke Kemensos," ujarnya Jumat (29/1).

Gubernur yang akrab disapa Aher ini menjelaskan, pihaknya bakal segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Dari pemerintah pusat kemudian dikoordinasi lagi ke pemerintah provinsi Kalimantan Barat.

Terkait apakah ada jaminan yang diberikan kepada eks Gafatar yang hartanya lenyap, Aher tidak bisa menjanjikannya. "Tapi yang jelas, kita akan bantu sedapat mungkin. Tidak harus jaminan, kita yang jelas, akan layani sebaik-baiknya. Termasuk kepulangannya," tutur dia.

(Baca Juga: Pemerintah Diminta Ganti Aset Eks Gafatar).

Aher menyebut sangat mungkin bagi pihaknya untuk memberikan bantuan kepada para eks Gafatar tersebut. "Sedapat mungkin sesuai peraturan yang ada dan keuangan yang ada," tambah dia.

Seperti diketahui, pada Jumat (29/1) ini, Aher meninjau langsung kondisi para eks gafatar yang sudah tiga hari ini menetap sementara di wisma-wisma Balai Pemberdayaan Sosial Bina Remaja (BPSBR) Dinas Sosial Jabar di Cibabat, Kota Cimahi. Dia menuturkan, sebelum eks Gafatar ini dipulangkan ke kampung halamannya, trauma mereka harus terlebih dulu dihilangkan.

Soal lamanya waktu, bagi dia, tidak terlalu masalah. "Yang terpenting bagi kami trauma mereka selesai terlebih dahulu, khususnya anak-anak," tutur dia.

Menurut dia,  jika persoalan keagamaan dan mentalitasnya sudah tertangani dengan baik, pihaknya pun akan segera memulangkan. "Saya kira enggak harus ada target waktu. Berapa waktu pun enggak ada masalah," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika