REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) NTB mengatakan, pernyataan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tentang dugaan radikalisme di pondok pesantren Nurul Bayan, Lombok Utara, NTB sangat merugikan. Sebab, mereka tidak pernah melakukan klarifikasi ataupun memeriksa langsung ke lokasi Ponpes.

“Tolong (data BNPT) itu dikoreksi, saya tahu persis menyangkut Ponpes Nurul Bayan. Catatan BNPT sendiri tidak pernah memberikan klarifikasi,” kata Ketua MUI NTB, Syaiful Muslim kepada Republika.co.id di Kota Mataram, Sabtu (6/2).

Dirinya mengaku sudah bertemu dengan BNPT di Jakarta dan menyarankan untuk memeriksa terlebih dahulu ke lokasi terkait dengan dugaan ponpes Nurul Bayan mengajarkan ajaran radikal. “(Karena) Pernyataan BNPT itu sangat merugikan,” katanya.

Sebelumnya, Ponpes Nurul Bayan, membantah pernyataan BNPT yang menduga adanya keterlibatan Ponpes dalam kegiatan radikalisme. Bahkan, pernyataan BNPT dinilai salah alamat. “Itu salah alamat dan lucu. Saya juga heran dan kaget, datanya dari mana dan yang paling bagus itu kami mengundang BNPT datang ke pondok supaya mengetahui aktivitas pesantren atau bahkan bermalam selama 1 minggu,” ujar pimpinan pondok pesantren Nurul Bayan, KH Abdul Karim Abdul Ghofur.

Saat ini, aktivitas belajar mengajar pondok pesantren dengan santri berjumlah 500 berjalan seperti biasa dan tidak muncul permasalahan apapun terkait radikalisme. Bahkan, menanggapi BNPT dirinya lebih memilih santai sebab pernyataan tersebut salah alamat dan tidak benar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika