REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden keenam Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berharap pemerintah transparan dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Berbicara lewat akun Youtube-nya, Jumat (5/2), SBY juga menyinggung kabar terlibatnya keluarga pejabat dalam proyek yang menelan biaya Rp 76 triliun tersebut.

“Ada kecurigaan jangan-jangan ada keluarga pejabat yang ikut berbisnis, begitu saja menuduh keluarga pejabat ikut berbisnis kereta api ini juga tidak baik apalagi kalau itu fitnah. Tapi pemerintah bisa menjelaskan ada atau tidak ada,” ujarnya.

SBY berpendapat tidak ada larangan keluarga pejabat ikut dalam proyek kereta cepat. “Kalau memang ada keluarga pejabat yang ikut berbisnis jelaskan saja ada, siapa company-nya apa. Sepanjang tidak melanggar hukum sesuai dengan Undang-Undang, negara tidak dirugikan itukan tidak apa-apa,” kata dia. Tetapi Ketua Umum Partai Demokrat itu tidak menyebut nama keluarga pejabat yang dimaksud.

(Baca Juga: SBY Minta Pemerintah Transparan Soal Kereta Cepat)

Proyek kereta cepat yang diresmikan pembangunannya oleh Presiden Joko Widodo pada 21 Januari lalu melibatkan empat BUMN dan kerja sama dengan perusahaan asal Tiongkok.

Sebelumnya, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu Arief Poyuono berkata, Presiden Joko Widodo mendapat tekanan dalam merealisasikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang menelan 5,5 miliar dolar AS melalui utang.

“Inisialnya OS, dia ini keluarga salah satu pejabat pemerintah," katanya, Sabtu (13/2).

Arief menuturkan, sebelumnya SBY juga pernah menyinggung soal keluarga pejabat yang ikut campur dalam proyek kereta cepat tersebut. “SBY sudah benar bahwa ada keluarga pemerintah yang ikut proyek kereta cepat, saya sepakat dengan pernyataan SBY,” tutur Arief.

Ikuti Whatsapp Channel Republika