REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengklaim bahwa jumlah pekerja seks komersial (PSK) di kawasan Kalijodo sudah mulai berkurang. Hal itu menyusul wacana penertiban kawasan prostitusi tersebut.
Basuki atau biasa dipanggil Ahok mengatakan, dari semua bar-bar di kawasan Kalijodo, jumlahnya yang beroperasi sudah makin berkurang. Ia merasa sosialisasi yang dilakukan sudah cukup efektif. Terbukti, menurutnya, sejumlah warga yang ber-KTP DKI di Kalijodo sudah mendaftar rusun.
"PSK-nya sudah banyak yang pulang. Paling saya kira sudah lihat monitor lima persen saja yang buka (bar). Tidak apa-apa, nanti jam dua hari ini kita rapat lagi teknisnya bagaimana. Setelah ada sosialisasi, mereka mulai pulang. Sudah ada hampir 20 yang mendaftar rusun. Ya, kita bertahap saja nih," katanya kepada wartawan, Rabu (17/2).
(Baca Juga: Ahok Sebut Penertiban Kalijodo Sesuai Konstitusi)
Ia menyebutkan, siang ini akan menggelar rapat bersama Kapolda Metro Jaya terkait Kalijodo. Sedangkan, mengenai pembagian rusun kepada warga Kalijodo ber-KTP DKI, ia merasa tidak ada masalah jika memang ada rusun yang tersedia. Namun, ia belum mengetahui rusun mana saja yang masih bisa tersedia.
"Kita bagi aja (rusun--Red). Mana ada yang kosong, masuk. Yang minta kita kasih, yang enggak ada KTP ya enggak bisa. Makanya, sebagian sudah mulai pulang kampung. Enggak tau saya (rusun yang tersedia--Red). Saya enggak catet," ujarnya.
Selain itu, ia menegaskan tak akan ada kompensasi bagi penghuni Kalijodo yang ditertibkan. Sebab, menurutnya, pendudukan lahan Kalijodo untuk komersial saja sudah menyalahi aturan.
Ahok menyatakan, warga eks penghuni Kalijodo tidak akan mendapat kompensasi. Justru, mereka sudah diuntungkan karena pemerintah tidak menuntut mereka membayar sewa. Menurut Ahok, mereka yang tadinya bermukim di Kalijodo sebetulnya bisa dipidanakan. "UU pokok agraria kalau kamu duduki tanah negara dikomersialkan, kamu bisa digugat itu. Saya kira ngertilah pengacaranya, kalo macam-macam sih tuntut aja," katanya menegaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika