REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Para kepala daerah di Sumatera Utara yang baru diminta untuk tidak mengikuti jejak para pendahulunya yang terjebak kasus korupsi. Hal ini menyusul pelantikan 15 kepala daerah di Sumut hari ini, Rabu (17/2).
"Kita harapkan mereka amanah dan menghindari tindak pidana korupsi. Apalagi Sumut ini sudah dinyatakan sebagai satu dari tiga daerah di Indonesia yang paling rawan korupsi," kata pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Arifin Saleh Siregar di Medan.
Sederet nama kepala daerah di Sumatera Utara memang diketahui terjerat perkara korupsi semasa menjabat. Salah satu yang paling santer terdengar, yakni Gubernur nonaktif Sumut, Gatot Pujo Nugroho.
"Jangan sampai kepala daerah yang baru dilantik ini menambah panjang daftar kepala daerah dan mantan kepala daerah asal Sumut yang masuk penjara karena korupsi," kata Arifin.
Selain Gatot, kepala daerah di Sumut lainnya yang terjerat kasus korupsi di antaranya Abdillah (mantan Wali Kota Medan), Ramli Lubis (mantan Wali Kota Medan), Hidayat Batubara (mantan Bupati Mandailing Natal), Rahudman Harahap (mantan Wali Kota Medan), dan Syamsul Arifin (mantan Gubernur Sumut/mantan Bupati Langkat).
Selain itu, RE Siahaan (mantan Wali Kota Pematang Siantar), Raja Bonaran Situmeang (mantan Bupati Tapanuli Tengah), Basyrah Lubis (mantan Bupati Palas), Pandapotan Kasmin Simanjuntak (mantan Bupati Toba Samosir/belum dieksekusi), Monang Sitorus (mantan Bupati Tobasa), Zulkarnain Damanik (mantan Bupati Simalungun), dan Hukuasa Ndruru (mantan Wakil Bupati Nias Selatan) juga menambah panjang daftar kepala daerah di Sumut yang terjerat korupsi.
Untuk menghindari tindak pidana korupsi, Arifin mengatakan, para kepala daerah baru ini harus tertib administrasi. Mereka juga diharapkan berani menolak politik balas budi dari tim suksesnya. "Kalau itu dituruti, tentunya mereka akan menukangi anggaran," kata dia.
Hari ini, Medan memiliki 15 kepala daerah baru yang dilantik di Lapangan Merdeka. Mereka terdiri dari 14 pasangan pemenang Pilkada serentak 9 Desember 2015 dan seorang Wakil Bupati yang naik menjadi Bupati.
Ikuti Whatsapp Channel Republika