REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama cuek menanggapi tuntutan ratusan warga Kalijodo. Para warga menuntut rugi atas lahan dan bangunan yang hendak dialihfungsikan menjadi ruang terbuka hijau.

Basuki atau biasa disapa Ahok mengatakan upaya dialog tidak perlu dilakukan. Menurutnya, dialog hanya memakan waktu saja yang terlalu lama. Sehingga ia bersikukuh akan melakukan penertiban.

"Enggak apa-apa. Terus mau ngapain? Kamu mau dialog dua tahun atau 20 tahun sama saja kok," katanya di Balai Kota, Jumat (19/2).

(Baca: Ahok Sebut Anak-Anak Bahaya Tinggal di Kalijodo)

Ahok menyatakan, upaya warga Kalijodo berdemo untuk menguasai komplek Balai Kota tak akan mengubah keputusannya melakukan penertibkan kawasan Kalijodo. Ia juga mengatakan enggan mengembalikan kavling tanah yang menurut warga besertifikat hak milik.

"Terus kalau kalian saya usir demo, terus saya kasih balik kavling? Enggak kan. Ini kan penertiban. Sekarang gini, misalnya pemerintah membutuhkan bangun jembatan atau dermaga yang enggak bisa pindah ke tempat lain, itu dalam UU Penguasaan Tanah, kamu punya hak milik saja, tetap kita ambil," tegasnya.

Ia menjelaskan, jika ada warga menduduki tanah milik negara maka ia memastikan pihaknya akan melakukan penertiban. Alasannya, dalam aturannya ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) di daerah minimal 33 persen. Sayangnya, jumlau RTH di Ibu Kota malah di bawah sepuluh persen.

"DKI pernah capai 10 persen, sekarang turun lagi di bawahnya. Kenapa turun? Karena tanah enggak nambah, RTH kita didudukin orang dan langsung beranak pinak tuh. Tiap tahun nambah banyak sampai ke sungai-sungai," ucapnya. 

(Baca juga: Ini Kata Saipul Jamil Usai Resmi Ditahan Polisi)

Ikuti Whatsapp Channel Republika