REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Golkar hasil munas Riau, Aburizal Bakrie (Ical) kembali menegaskan akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri dalam penyelenggaraan musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Keterlibatan KPK dan Polri dalam munaslub ini diharapkan meminimalisasi terjadinya praktek politik uang dalam pemilihan Ketua Umum Golkar.

Namun, keterlibatan KPK dan Polri hanya akan menyasar kader yang menjadi pejabat publik atau pejabat pemerintahan. Menurut Ical, tidak semua kader Golkar merupakan pejabat publik.

“Karena kan tidak semua (kader Golkar) merupakan bagian pemerintahan,” tutur Ical usai rapat pengurus harian di DPP Partai Golkar, Selasa (23/2).

Ical menambahkan, pihaknya akan membuat surat resmi pada KPK dan Polri khususnya Bareskrim untuk ikut mengawasi jalannya munaslub. Sistem pengawasan akan dibuat antara DPP Partai Golkar dengan KPK dan Polri.

“Jadi saya akan tulis surat dan bikin sistemnya, kan tidak bisa sembarangan,” imbuh Ical.

Dalam pertarungan perebutan kursi ketua umum, beberapa calon kuat memang memiliki jabatan publik. Nama seperti Ade Komaruddin saat ini menjabat sebagai Ketua DPR, Aziz Syamsuddin sebagai Sekretaris Fraksi Golkar di DPR, Setya Novanto menjabat sebagai Ketua Fraksi Golkar di DPR. Hanya Idrus Marham yang saat ini menjadi Sekretaris Jenderal Partai Golkar yang tidak memiliki jabatan publik.

Ical melenjutkan, posisi KPK dan Polri di munas bukan hanya sebagai tamu undangan, tapi akan digandeng untuk bekerja sama mengawasi jalannya munaslub.

“Posisinya kerjasama,” tegas dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika