REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akan mengintensifkan pengawasan di sejumlah kawasan yang dinilai rawan menjadi tempat praktik prostitusi. Salah satunya adalah Saritem.

Peningkatan pengawasan itu tak terlepas dari kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang baru saja membongkar kawasan Kalijodo. Tidak menutup kemungkinan para pekerja seks komersial (PSK) bermigrasi ke Kota Bandung.

Kepala Satpol PP Kota Bandung Eddy Marwoto mengatakan, pihaknya akan terus menggelar operasi rutin ke tempat-tempat rawan tersebut. Dengan begitu, kekhawatiran migrasi PSK Kalijodo dapat diantisipasi lebih awal.

"Itu memang bagian dari tugas penting kita. Kita intensifkan patroli di lapangan dan monitor. Dengan pengawasan rutin juga nantinya akan terlihat," kata Edi saat dihubungi, Selasa (1/3).

Ia mengatakan, pihaknya juga akan bekerja sama dengan jajaran kewilayahan setempat. Sebab, yang paling tahu kondisi lingkungan sekitar titik-titik rawan tersebut adalah wilayah setempat.

Salah satu yang akan dioptimalkan prosedur tamu wajib lapor. Warga baru juga diwajibkan melapor administrasi kependudukan, termasuk daerah asalnya.

Baca juga, Kalijodo Rata dengan Tanah.

Ia meminta masyarakat juga melaporkan kepada Satpol PP atau aparat kewilayahan jika merasa resah dengan hal-hal yang berbau prostitusi, misalnya, rumah-rumah kos atau tempat-tempat hiburan yang dinilai mencurigakan.

"Peran semua pihak juga penting, termasuk warga sekitar. Kalau semuanya mengawasi, ruang gerak mereka semakin sempit," ujar dia.

Sebelumnya, Lurah Kebon Jeruk yang merupakan wilayah Saritem, Cecep Suherman, mengaku khawatir adanya migrasi PSK Kalijodo yang masuk ke wilayahnya. Dikhawatirkan, kawasan prostitusi yang sudah ditutup bertahun-tahun lamanya kembali ramai.

Ikuti Whatsapp Channel Republika