REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus senior Golkar Siswono Yudhohusodo meminta calon ketua umum Golkar sebaiknya tidak pernah tersangkut masalah hukum. Sebab, hal tersebut guna mencegah kembali terjadinya konflik di internal partai.
Apalagi, kata dia, Partai Golkar sebagai partai kedua dengan perolehan suara tertinggi pada pemilu 2014 harus mengalami keterpurukan prestasi dalam ajang pilkada serentak 2015. Golkar hanya menempati posisi kesembilan dari 10 partai nasional yang ikut serta dalam ajang tersebut.
Kondisi ini membuat tugas pemimpin Golkar di masa depan semakin berat. Bukan hanya karena tantangan eksternal, namun internal Golkar yang baru masuk dalam tahap transisi bersatu kembali.
Menurutnya, Golkar sedang mengalami keterpurukan sehingga diperlukan sosok pemimpin yang benar-benar bisa mengatasi masalah partai tersebut. "Di negara-negara beradab, orang yang bermasalah tidak akan maju dalam kontestasi politik," kata Siswono, saat dihubungi, Rabu (2/3).
Ia menambahkan, jika Golkar dipimpin orang yang punya track record buruk, hal itu bisa membuat roda organisasi tidak berjalan dengan baik dan konsentrasi untuk membesarkan partai menjadi terhambat.
Dia menilai, dibutuhkan kesadaran tingkat tinggi bagi seorang yang berpotensi terjerat kasus hukum, untuk tidak ikut berkompetisi dalam Munas Golkar. Sebab, sangat disayangkan jika adanya budaya transaksional yang dilakukan beberapa kader Golkar dengan memanfaatkan politik untuk bisnis.
Dia mencontohkan, kader Golkar yang meminta saham PT Freeport dalam kasus 'papa minta saham', melakukan lobi-lobi hingga bertemu dengan jajaran elit perusahaan asal Amerika Serikat tersebut.
"Budaya transaksional di Golkar semakin parah, sampai ada yang bicara soal saham Freeport, itu kan betul-betul memanfaatkan politik untuk bisnis sehingga harus ditinggalkan," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika