REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Amerika Serikat (AS) mencantumkan nama orang kepercayaan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, Hwang Pyong-so, dalam daftar hitam baru pada Kamis (3/3). Itu diketahui setelah Dewan Keamanan dengan suara bulat menjatuhkan sejumlah hukuman berat baru terhadap negara terkucil itu atas kegiatan senjata nuklirnya.
Hwang Pyong-so, wakil kepala Komisi Pertahanan Nasional Korea Utara, yang dikepalai Kim Jong-un, adalah salah seorang dari sejumlah pejabat yang dicantumkan dalam daftar Pengecualian Warga Negara oleh Kantor Departemen Keuangan Kendali Aset Luar Negeri Amerika Serikat.
Hwang, yang memiliki pangkat wakil marsekal dalam kemiliteran Korea Utara, mengepalai Biro Politik Umum, yang seringkali dipandang sebagai kedudukan terkuat dalam badan militer setelah Kim, yang menjadi komandan tinggi. Korea Utara menghadapi sejumlah sanksi baru atas program persenjataan nuklir mereka di bawah resolusi yang disepakati oleh Dewan Keamanan PBB pada Rabu (2/3), yang dirancang oleh Amerika Serikat dan didukung oleh sekutu utama Korea Utara, Republik Rakyat Cina.
Seperti dilansir Reuters, Departemen Keuangan Amerika Serikat mengatakan Hwang beserta 16 nama lainnya yang menjadi subyek atas pelarangan kunjungan dan pembekuan aset. Langkah tersebut juga dirancang untuk para warga negara Amerika Serikat agar tidak berhubungan dengan mereka.
Daftar tersebut juga mencantumkan nama O Kuk-ryol, salah seorang dari tiga orang tua yang disebut berada di balik program nuklir Korea Utara.
Hwang, yang saat ini berusia sekitar 60-an, merupakan orang kepercayaan yang sangat dekat dengan Kim Jong-un, dia mendapatkan kenaikan status dalam kepemimpinan Korea Utara dalam tempo beberapa tahun saja, sebuah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Dia berhubungan dengan Kim pada akhir 2000-an, saat anak muda itu pertama kali disebut namanya dalam sejumlah laporan media nasional yang melaporkan mandat partai dan militernya. Pada saat itu, dia berada di Departemen Organisasi dan Pengarahan (OGD), sebuah badan yang kuat dan tertutup yang menyelesaikan perjanjian di dalam lingkaran kepemimpinan Korea Utara, dia kemudian naik menjadi orang kedua dalam negara itu, kata kementerian persatuan Korea Selatan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika