REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menegaskan, belum ada keputusan pemblokiran terhadap aplikasi Grab maupun Uber Taksi.

Menurutnya, Kemenkominfo akan terlebih dahulu mencari tahu permasalahan yang terjadi bersama kementerian terkait dan beberapa pihak lainnya.

"Belum ada keputusan blokir sampai hari ini, siang ini saya mau bertemu dengan Grab maupun Uber. Kita upayakan juga dengan (Kementerian) Perhubungan dan Dishub DKI juga," kata Rudiantara saat ditemui di Menara Kadin, Kuningan, Jakarta, Selasa (15/3).

(Baca juga: Organda DKI Minta Transportasi Online Segera Ditutup)

Menurutnya, pemerintah tidak ingin membenturkan persoalan jika belum diketahui secara jelas letak permasalahannya. Hal ini karena pemerintah pada prinsipnya tidak ingin terjadi pertentangan di masyarakat bawah karena nantinya justru akan merugikan masyarakat.

"Baik itu sopir taksi konvensional maupun yang gunakan aplikasi, fokusnya kita ingin aspirasi masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan publik dan nyaman itu terpenuhi," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menilai, jika dikaitkan dengan teknologi, aplikasi yang digunakan oleh Grab ataupun Uber ini tidak bisa disalahkan. Karena, menurutnya, aplikasi ini juga merupakan bentuk upaya kreatif dan inovatif dalam bidang ekonomi. Hanya saja, perlu ada regulasi yang mengaturnya.

"Tapi, jangan disalahkan aplikasinya, aplikasi ini netral, karena dilihat juga ada juga taksi konvensional, gunain juga kok," ungkapnya.

Oleh karena itu, pada pertemuan nanti diharapkan bisa diketahui titik persoalannya untuk kemudian dicarikan solusi yang tidak merugikan semua pihak.

"Apa jumlah (taksinya) berlebihan atau gimana, jadi bukan aplikasi yang menentukan, aplikasi netral, kita lihat struktur industrinya dulu jumlahnya yang sekarang sesuai atau tidak, itu yang harus di-manage dulu," ungkapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika