REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon kepala daerah melalui jalur perseorangan tidak selalu merupakan calon yang berkualitas dan tidak lepas dari kritik.

Pengamat politik dari Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat (JPRR) Sunanto. mengatakan, calon kepala daerah melalui perseorangan tidak selalu memunculkan calon yang berkualitas. Menurut dia, ada calon perseorangan yang tidak murni mendapat dukungan dari rakyatnya dengan menggunakan cara lain guna memenuhi persyaratan jumlah dukungan calon jalur independen.

"Dukungan (KTP) juga tidak murni dari masyarakat, tapi ambil dari leasing dan semacamnya," kata Sunanto di Jakarta, Selasa (22/3).

Ia menjelaskan calon perseorangan tersebut mendapatkan KTP dari perusahaan-perusahaan leasing yang mengharuskan foto kopi tanda pengenal sebagai syarat kredit. Ia berpendapat proses dukungan tersebut tidak berasal dari masyarakat.

Namun Sunanto menekankan hal tersebut tidak akan ditemui pada calon perseorangan yang sudah lebih dulu mendapat dukungan dan dicalonkan oleh warganya. "Calon independen harus lahir dari dorongan pemilih, bukan inisiasi dari kandidatnya," kata Sunanto.

Sementara itu Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesian Corruption Watch Donald Fariz mengatakan munculnya fenomena calon-calon kepala daerah melalui jalur perseorangan dikarenakan publik 'gerah' dengan metode pencalonan dari jalur partai politik.

"Munculnya calon-calon independen merupakan kritik keras dan tamparan partai politik yang sarat nepotisme dan ada mahar politik," kata Donald.

Ikuti Whatsapp Channel Republika