REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pemerintah Provinsi Jawa Timur melebur lima satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dengan sejumlah SKPD lain yang memiliki tugas pokok dan fungsi hampir sama.

"Ada lima SKPD yang akan melebur bersama SKPD lain agar tidak tumpang tindih dan untuk efektifitas," ujar Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Setiajit, Jumat (25/3).

Dari 62 SKPD yang ada di lingkungan Pemprov Jatim akan tersisa menjadi 57 SKPD dan peleburannya masih menunggu Peraturan Pemerintah tentang Organisasi Perangkat Daerah yang belum diundangkan.

"Kami masih tunggu pusat untuk diundangkan kemungkinan akhir Maret ini. Kalau sudah turun PP-nya maka diajukan ke DPRD Jatim agar masuk dalam agenda program legislasi daerah untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Perda," ucapnya.

Perda tersebut, lanjut dia, selambat-lambatnya pada Juni 2016 sudah ditetapkan dan segera diterapkan. Nantinya, dari 11 biro di lingkungan sekretariat akan tersisa sembilan biro yaitu Biro Kesejahteraan Masyarakat akan digabung dengan Biro Kesejahteraan Rakyat, kemudian Biro Administrasi Pemerintahan Umum bergabung dengan Biro Kerja Sama.

Berikutnya, dari empat Asisten Sekdaprov akan tersisa tiga asisten, yaitu Asisten Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum, Asisten Kesejahteraan Rakyat dan Asisten Ekonomi Pembangunan. Selain itu, dari lima orang di jabatan staf ahli Gubernur akan tersisa tiga orang saja, yaitu Staf Ahli Pemerintahan dan Politik, Staf Ahli Kesejahteraan Rakyat dan Pembangunan, serta Staf Ahli Ekonomi dan Infrastruktur.

Satu lagi adalah Dinas Peternakan Jatim akan dilebur dengan Badan Ketahanan Pangan sehingga menjadi Dinas Peternakan dan Kedaulatan Pangan. Sementara itu, untuk Bakesbangpol Provinsi Jatim nantinya akan langsung menjadi instansi pusat seperti kantor wilayah karena memiliki fungsi pemerintahan umum.

"Terkait badan koordinasi wilayah (Bakorwil) diupayakan tetap ada, namun dengan jumlah berbeda," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika