REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo dijadwalkan membuka Muktamar ke-8 PPP yang sekaligus menjadi forum islah partai yang tengah berselisih tersebut. Kepastian itu disampaikan Ketua Umum PPP hasil Muktamar Surabaya Romahurmuziy usai menemui Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jumat (1/4).
"Presiden sudah menyatakan kesanggupannya untuk hadir," ucap pria yang akrab disapa Romi tersebut.
(Baca juga: PPP Berencana Gelar Muktamar Islah 8 April)
"Beliau (Presiden) memberikan dorongan agar urusan islah PPP cepat selesai karena masih banyak masalah bangsa lain yang juga harus diselesaikan," ujarnya lagi.
Muktamar Islah PPP akan digelar pada 8 April mendatang. Namun, meski jadwal Muktamar sudah ditentukan, Romi membenarkan bahwa Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta Djan Faridz dan Sekjen PPP hasil Muktamar Jakarta Dimyati Natakusumah masih belum bersedia islah.
Kendati begitu, menurut Romi, pengurus DPP PPP hasil Muktamar Jakarta yang lain sebenarnya sudah bersedia rujuk. Bahkan, mereka sudah masuk dalam kepanitiaan Mukatamar Islah, antara lain Wakil Ketua Umum DPP hasil Muktamar Jakarta Fernita Darwis dan Sekretaris DPP PPP Mansyur Kardi.
Mengenai hal tersebut, Romi menyebut bahwa pihaknya terus melakukan pendekatan pada Djan dan Dimyati agar bersedia mengikuti Muktamar Islah.
"Mudah-mudahan pada saatnya menjelang Muktamar nanti Pak Djan Faridz bisa bersama-sama kita," ucapnya optimistis.