REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, Muhammadiyah siap menampung dan menanggung kehidupan keluarga Siyono, warga Klaten yang meninggal dunia setelah ditangkap Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror.
"Muhammadiyah siap menanggung perekonomian dan kehidupan Suratmi, istri almarhum dan kelima anaknya termasuk untuk sekolahnya," kata Dahnil dalam jumpa pers di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Jumat (1/4). (Pendampingan Istri Siyono tak Terkait Terorisme).
Kesiapan tersebut disampaikan menyusul sikap aparat Desa Pogung, Kecamatan Cawas, Klaten yang menyatakan warga sudah tidak ingin keluarga Siyono tinggal lagi di desa mereka. Dahnil mengatakan, Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah yang menjaga rumah Suratmi sempat ditemui oleh aparat desa. Mereka menyatakan tidak ingin jenazah Siyono diautopsi.
"Kalaupun jenazah Siyono diautopsi, mereka menyatakan tidak boleh dilakukan di Desa Pogung, harus di luar desa," katanya.
Bila jenazah Siyono diautopsi di luar desa, mereka juga menolak jenazah dimakamkan kembali di dalam desa dan meminta seluruh keluarga Siyono untuk keluar dari desa tersebut. "Saat sikap aparat desa itu saya sampaikan ke Suratmi, jawabannya membuat saya merinding," katanya.
Dahnil mengatakan Suratmi menjawab, "Saya sedang mencari keadilan dan titip kepada Muhammadiyah. Kalau dalam usaha mencari keadilan ini saya harus terusir, bumi Allah itu luas," katanya.
- PKS Dukung Evaluasi Densus dalam Revisi RUU Terorisme
- DPR akan Audit Densus Soal Penanganan Terduga Teroris
- Aparat Desa yang Usir Keluarga Siyono Melanggar Hukum
Dahnil pun menyatakan sudah berdialog dengan kepala desa terkait sikap aparat desa tentang autopsi jenazah Siyono tersebut. Menurut Dahnil, kepala desa menyatakan itu merupakan sikap aparatur desa dan tokoh-tokoh masyarakat.
"Padahal warga Muhammadiyah yang berjaga di rumah Suratmi sudah menanyakan kepada warga sekitar dan mereka menyatakan tidak keberatan dengan upaya yang sedang dilakukan Suratmi. Namun, bila memang itu keputusan aparat desa, Muhammadiyah akan menghormatinya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika