REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kasus tertangkapnya Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, M Sanusi saat operasi tangkap tangan (OTT) menuai banyak perhatian. Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Sarman Simanjorang mengatakan melihat bahwa pelayanan di lingkungan pemerintah DKI Jakarta sudah jauh lebih baik dan hampir bebas Pungli.
"Seperti yang selama ini dikeluhkan oleh dunia usaha. Ternyata perubahan yang terjadi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta tidak di ikuti oleh legislatif," kata dia, Sabtu (2/4).
Sarman menuturkan tertangkapnya Ketua komisi D DPRD DKI Jakarta membuktikan masih adanya praktek pesanan dalam membuat kebijakan seperti Perda yang sesuai dengan keinginan pengusaha. Seperti diketahui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap beberapa orang dengan dugaan penyuapan yang melibatkan PT Agung Podomoro Land dengan oknum di DPRD DKI Jakarta.
"Kita sangat sayangkan jika ada pengusaha yang masih melakukan praktik seperti ini," tutur dia.
Kadin DKI Jakarta selaku payung dunia usaha akan siap membantu setiap pelaku usaha untuk menyampaikan berbagai keluhan, hambatan atau kebijakan yang tidak pro bisnis dan pro dunia usaha. Tentunya yang menghambat pengembangan atau ruang gerak pengusaha.
Dia menuturkan daripada menggunakan praktik penyuapan, seharusnya pengusaha lebih mengedepankan lobby dan komunikasi. Bukan dengan cara menyuap untuk merubah kebijakan.
"Ini menjadi pengalaman bagi semua pelaku usaha di Jakarta agar di era keterbukaan saat ini tidak melakukan praktek-praktek yang tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku," kata dia.
Dia menyarankan pengusaha juga harus ikut berperan serta mendukung upaya pemerintah untuk menghilangkan praktek-praktek korupsi yang merugikan negara dan masyarakat.
"Di sisi lain juga kita pelaku usaha berharap kepada Pemprov DKI agar dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan bidang perekonomian dapat melibatkan pelaku usaha," terang dia.
Oleh karena itu, kebijakan tidak hanya dari sisi birokrasi atau pemerintah akan tetapi harus melibatkan perwakilan dunia usaha seperti Kadin. Sehingga efektivitas kebijakan yang dikeluarkan berdampak positif sesuai dengan harapan. Pemerintah tidak menghambat pengembangan dunia usaha.
"Dalam hal ini Pemprov harus terbuka sehingga pengusaha tidak melakukan praktek-praktek suap sebagai jalan pintas untuk menggolkan proyeknya," tutup dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika