REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menegaskan, berjalannya advokasi menuntut keadilan terhadap keluarga Siyono, terduga teroris yang tewas di tangan Densus 88, merupakan kerja bersama semua elemen. Di dalamnya ada Komnas HAM, KontraS, dan lembaga advokasi kemanusiaan lainnya.

"Ini semua bisa terwujud karena laporan keluarga ke Muhammadiyah dan juga Komnas HAM," kata Ketua PP Muhammadiyah, Muhajir Effendi kepada Republika.co.id, Senin (4/4), usai pertemuan PP Muhammadiyah dengan Polri. (Keluarga Siyono Percaya Polri Masih Punya Etika Baik).

Muhajir berterimakasih atas sikap pimpinan Polri, terutama Kapolri yang menerima masukan dari masyarakat. Bahkan, Ketua bidang Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas izin menghubungi Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti untuk melakukan autopsi, dan diizinkan.

Menurut dia, sikap Kapolri yang mempersilahkan dilakukannya autopsi ulang merupakan sumbangsih lain dari Polri. Termasuk ketika Polri mengirimkan seorang dokter forensik untuk bergabung bersama tim forensik Muhammadiyah yang terdiri dari sembilan orang.

Sehari setelah autopsi ulang jenazah Siyono oleh tim forensik Muhammadiyah, Senin siang, jajaran PP Muhammadiyah bertemu para petinggi Polri di Mabes Polri. Kedatangan Muhammadiyah ini untuk menjelaskan pembelaan terhadap keluarga Siyono.

• Hasil Autopsi Siyono Akan Diumumkan Pekan Depan
• Muhammadiyah Temui Kapolri Soal Kasus Siyono
• Polri-Muhammadiyah Sepakat akan Mengevaluasi Densus 88

Turut hadir diantaranya Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir; Ketua bidang Hukum dan HAM, Busyro Muqoddas; Ketua bidang Pemberdayaan Hajriyanto Thohari; Ketua bidang Pendidikan, Muhajir Effendy; dan Ketua Bidang Kesehatan Agus Taufiqurrohman.

Ikuti Whatsapp Channel Republika