REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DKI Jakarta Abraham Lunggana menyebut fraksinya di DPRD DKI telah sejak awal menolak raperda mengenai reklamasi pantai utara Jakarta.
Pria yang akrab disapa Haji Lulung itu menyatakan fraksinya masih menolak untuk membahas raperda tersebut. Apalagi setelah munculnya kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pihak yang berkepentingan dalam isu reklamasi
"PPP kan sudah sejak awal menolak reklamasi. Dari pandangan umum kita waktu paripurna kan jelas. Itu mesti didalami sebenernya. Makanya saya bilang, ini kan sudah lewat ya, artinya nanti kita koordinasi dengan teman-teman dari fraksi lain," katanya.
Lulung mengkhawatirkan dampak yang akan mungkin terjadi ketika reklamasi diizinkan. Ia meyakini reklamasi tak hanya berpengaruh kepada masyarakat penghuni pulau saja, namun bagi masyarakat yang bermukim di wilayah daratan Jakarta.
Ditambah lagi, ia mengaku kecewa jika nantinya pulau-pulau hasil reklamasi nantinya hanya bisa digunakan oleh masyarakat menengah ke atas."Nanti bisa ada kesenjangan ekonomi dan sosial kalau pulau-pulau itu jadi dibangun," ucapnya.
Adanya skandal korupsi saat penyusunan raperda reklamasi membuat beberapa fraksi di DPRD DKI Jakarta balik kanan. Selain PPP, sikap tegas untuk menolak reklamasi datang dari PDIP.
Sementara itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum tentukan sikap soal raperda tersebut. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo mengaku belum mempunyai sikap pasti terkait pembahasan raperda reklamasi. Namun ia memastikan segera memanggil anggota fraksi PKS di DPRD DKI.
"DPW PKS akan memanggil dan berkordinasi dengan fraksi untuk mendapatkan penjelasan yang lengkap, khususnya anggota legislatif yang ikut Balegda," katanya kepada wartawan, Rabu (6/5).
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya bagi PKS untuk membela kepentingan rakyat dalam isu reklamasi. Selain itu, ia memandang pentingnya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) agar diperhitungkan bagi pihak pelaku reklamasi."PKS akan berikhtiar untuk selalu membela kepentingan rakyat. Aspek AMDAL juga akan menjadi perhatian penting," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika