REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wacana reshuffle atau perombakan kabinet diyakini akan segera dilakukan. Terlebih Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sebelumnya juga telah mengisyaratkan segera akan dilakukan reshuffle dan tinggal menunggu hari baik untuk pengumuman.
Pengamat Politik Universitas Indonesia (UI) Cecep Hidayat menilai reshuffle penting dilakukan jika dimaksudkan untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih baik dan bukan untuk kepentingan jangka pendek Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kalau reshuffle demi membangun sistem (tidak apa-apa) dan bukan untuk kepentingan jangka pendek Jokowi," kata Cecep di Jakarta, Rabu (6/4).
Menurut dia, reshuffle perlu dilakukan jika memang menjadi suatu kebutuhan untuk menyelesaikan masalah. Kendati demikian, dalam melakukan perombakan kabinet, Presiden juga harus melihat rapor serta kinerja para menterinya.
"Ada yang baik, ada yang belum, solusinya apa," tambah dia.
Lebih lanjut, Cecep juga menilai terjadi perubahan model dukungan terhadap pemerintahan. Ia mengatakan, pertimbangan dilakukannya reshuffle lantaran Presiden juga ingin memperkuat dukungan dari partai politik.
"Ada perubahan model dukungan. Ketika Presiden mencari dukungan dari parpol. Dalam konteks itu," kata dia.
Selain itu, adanya kegaduhan di kalangan menteri juga dinilai menjadi penilaian tersendiri bagi Jokowi untuk melakukan reshuffle. Isyarat dilakukannya reshuffle pun menurutnya juga terlihat saat sejumlah tokoh politik juga tampak mendatangi Istana Negara.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengisyaratkan pengumuman reshuffle tinggal menunggu hari baik. Selama ini, evaluasi terhadap para menterinya pun juga selalu dilakukan.
Sementara, Staf Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi juga pernah menyebut JK tahu soal rencana perombakan kabinet atau reshuffle. Terkait dengan pergerakan sejumlah tokoh politik yang merapat ke Istana beberapa akhir ini, Johan menegaskan tidak ada kaitan dengan reshuffle kabinet.