REPUBLIKA.CO.ID JAKARTA -- Ketua Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi mengatakan mereka yang membeli properti di wilayah reklamasi adalah masyarakat menengah ke atas. Jenis properti yang dijual umumnya adalah rumah toko (Ruko) ataupun apartemen.

"Rata-rata mereka yang membeli menengah ke atas, bagaimana menengah ke bawah membelinya," ujarnya, Jumat (8/4).

Tulus menuturkan area tersebut merupakan publik warning, namun dirinya belum mengetahui secara mendetail terkait pulau mana saja yang telah menjual properti di sana.

"Untuk pembelinya sudah banyak, rata-rata orang kaya," jelasnya.

Sementara itu, Anggota Pengurus Harian YLKI, Sudaryatmo menuturkan jika para pengembang melakukan penjualan bukan berupa tanah. Namun yang dijual seperti unit apartemen dan ruko komersial. Meskipun secara pasti belum diketahui angkanya berapa, namun memang sudah ada yang menjualnya.

"Tapi beberapa pengembang sudah mulai mengiklankan. Menurut saya sebelum izinnya lengkap seharusnya tidak boleh dipasarkan," kata dia. "Saran kepada pembeli, mereka dapat memilikinya jika perizinan sudah lengkap," jelasnya.

Setidaknya untuk membeli properti para pengembang harus memiliki empat dokumen hukum atau perizinan sebelum memasarkan produknya. Seperti izin prinsip, izin reklamasi, izin pemanfaatan reklamasi dan izin mendirikan bangunan.

Melihat potensi untuk timbul sengketa di area reklamasi Teluk Jakarta di kemudian hari sangat besar. Sedangkan konsumen yang membeli properti memiliki posisi hukum yang sangat lemah. Oleh karena itu, untuk menghindari pelanggaran hak-hak konsumen, YLKI menyarankan masyarakat tidak membelinya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika