REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), meminta penanganan HIV AIDS di daerah itu ditingkatkan dengan pembentukan Komisi Penanggulanagan AIDS (KPA) pada masing-masing kabupaten dan kota.
"Selama ini, penanganan HIV AIDS belum terkoordinasi dengan baik sehingga hasilnya tidak maksimal. Ke depan, kita harus menyusun langkah kerja yang konkret," kata Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit saat memimpin Rapat Koordinasi Komisi Penanggulanagan AIDS (KPA) Sumbar di Padang, Senin (11/4).
Menurutnya langkah awal yang harus dilakukan adalah membentuk KPA pada masing-masing kabupaten dan kota, kemudian mendukung komisi tersebut dengan anggaran yang memadai. "Komisinya ada, anggarannya tidak ada, sama juga bohong," ujarnya.
Sekretaris KPA Sumbar, Efrida Aziz mengatakan KPA dibentuk dalam upaya pencegahan dan penanggulanagan AIDS daerah yang intensif, menyeluruh, terpadu, dan terkoordinasi yang diatur dalam Perpres Nomor 75 tahun 2006, Permendagri Nomor 20 Tahun 2007, dan Perda Provinsi Sumbar Nomor 5 Tahun 2012.
Namun ia mengakui, saat ini KPA baru ada untuk tingkat provinsi, Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Solok, Kota Payakumbuh, dan Kabupaten Dharmasraya. "Sebanyak 14 kabupaten dan kota lain di Sumbar belum memiliki KPA," tambahnya.
Kepala Dinas Kesehatan Sumbar, Rosnini Syavitri menerangkan selama ini pembiayaan sosialisasi pencegahan HIV/AIDS di Sumbar, dibantu oleh Kementerian Kesehatan sebesar Rp16 juta, dan dari APBD sebesar Rp15 juta. "Anggaran ini tentu sangat jauh dari angka ideal untuk melaksanakan kegiatan penanganan HIV AIDS di Sumbar," katanya.
Sementara itu, Kepala Biro Bina Sosial Sekretariat Provinsi Sumbar, Syahril menambahkan rapat koordinasi yang dilakukan bertujuan untuk menyatukan visi semua pemangku kepentigan terkait penanganan HIV AIDS di Sumbar. "Kita harus bisa merumuskan apa yang harus dilakukan untuk menangani HIV AIDS di Sumbar," sebutnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika