REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dikabarkan kerap bertemu dengan para pengusaha pengembang. Hal tersebut terlontar dari mulut salah satu stafnya, Sunny Tanuwidjaja,

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Umaimah Wahid, mengatakan, dari pernyataan tersebut seolah ada keistimewaan bagi pengusaha.

"Tidak etis menyediakan privilege pada pengembang secara khusus, terkecuali kalau pengusaha itu punya kepentingan pada pengembangan masyarakat ," kata dia kepada Republika.co.id, baru-baru ini.

• Dulu Jokowi Dialog dengan Warga, Ahok Dialog dengan Pengembang
• Sunny: Aguan Bertemu Ahok Sebulan Sekali

Dia menduga kemungkinan besar ada kesepakatan tertentu dalam proses itu. Muncul pertanyaan, untuk siapa penggusuran yang dilakukan di sekitar kawasan yang akan direklamasi? Meski tanah tersebut milik negara, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap harus mampu menyelesaikan persoalan tersebut tanpa mengabaikan nasib warga.

KPK, kata Umaimah, perlu memanggil Ahok untuk mengklarifikasi pernyataan Sunny. "Kalau mau fair, perlu dipanggil atas nama hukum agar clear," ujarnya. Toh Ahok menyatakan siap jika dipanggil KPK untuk dimintai keterangan. Jika KPK mampu menjernihkan masalah tersebut, itu akan lebih baik lagi.

Baca juga, Sindir Ahok Soal Reklamasi, Menteri Susi: Pikirkan Dampak Lingkungan Terlebih Dahulu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika