REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Putri Presiden Sukarno, Rachmawati Soekarnoputri mengatakan, penertiban yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta di Kampung Luar Batang sebagai tindakan otoriter. Sebab, Indonesia adalah negara demokrasi, namun sikap main gusur menurut dia adalah perbuatan tirani dan bisa disebut diktator mayoritas.
Ia mengatakan, penggusuran sebenarnya untuk menyejahterakan atau menyengsarakan rakyat. Jika menyejahterakan rakyat seharusnya penertiban dilakukan secara komprehensif.
"Semua memang tanah negara, namun semuanya diatur oleh hak milik, hak guna bangunan, hak pakai boleh-boleh saja," kata dia kepada wartawan usai berdialog dengan warga Kampung Luar Batang, Jumat (29/4).
Pemilik nama lengkap Diah Pramana Rachmawati Soekarnoputri ini berpendapat, sebaiknya Pemprov DKI berdiskusi dengan warga. "Harus tahu sebelumnya. Paling tidak di sini ada perwakilan-perwakilan dari komunitas atau tokoh-tokohnya, harus dilibatkan," kata dia.
Mantan menteri olahraga, Adhyaksa Dault yang turut hadir dalam dialog dengan warga Kampung Luar Batang menambahkan, pemimpin harus berdialog dengan warganya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika