REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Halaqah Fikih Antiterorisme yang digelar MAARIF Institute bekerja sama dengan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah dan Universitas Muhammadiyah Semarang yang berlangsung pada 3-5 Mei 2016 dibuka secara resmi oleh Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Selasa (3/5).
Halaqah yang diikuti para ulama Muhammadiyah dari berbagai daerah, seperti Aceh, Sumatra Barat, NTB, Banten, Jawa Timur dan Jawa Tengah itu dihelat di kampus Universitas Muhammadiyah Semarang. Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan mengapresiasi upaya MAARIF Insitute dalam memainkan peran strategis untuk pencegahan terorisme.
"Pemerintah juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam penanganan terorisme di Indonesia," ujar Luhut yang tampil sebagai pembicara kunci. Menurut Luhut, ancaman terbesar bagi Indonesia adalah Narkoba dan Terorisme.
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir dalam sambutannya mengungkapkan, Muhammadiyah memandang terorisme lebih komprehensif. Menurut dia, segala hal yang menyebabkan kerusakan dan menebarkan ketakutan adalah bagian terorisme.
Menurutnyam, selalu bersikap kritis terhadap pemerintah termasuk soal terorisme, merupakan bagian upaya muhammadiyah meluruskan komitmen pemerintah sehingga sesuai dalam koridor hukum dan kemanusiaan. "Sikap Muhammadiyah terhadap terorisme bisa dilihat dalam kesungguhan Muhammadiyah mengadakan kegiatan ini," tegas Haedar.
Direktur Eksekutif MAARIF Institute, Fajar Riza Ul Haq mengapresiasi kehadiran Menko Polhukam dan Ketua Umum PP Muhammadiyah yang membuka Halaqah Fikih Antiterorisme. "Ini sebuah dukungan luar biasa terhadap kegiatan ini. Kami percaya tumbuhnya kepercayaan dan kerja sama pemerintah dam masyarakat, menjadi kunci dalam pemberantasan terorisme tanpa merampas hak-hak warga negara dan kemanusiaan," tuturnya.
Kegiatan ini bertujuan untuk membahas dan menyusun fikih antiterorisme. Fajar berharap halaqah ini akan melahirkan buku yang berisi rumusan mengenai terorisme dan pemahaman kembali ayat-ayat dan hadis yang selama ini disalahpahami dan disalahgunakan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika