REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Partai Gerindra menegaskan sikapnya untuk tetap menjadi partai oposisi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan, Gerindra tetap pada posisinya berada di luar pemerintah dan menjadi partai oposisi.

Gerindra mengaku menghargai sikap Golkar sebagai sikap internal partai masing-masing. “Kami tetap meneguhkan kekuatan oposisi atas kontrol pemerintahan Jokowi,” ujar Muzani dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (19/5).

Menurut Gerindra, sebaik apapun pemerintahan, butuh oposisi. Selain sebagai fungsi kontrol juga berfungsi untuk memerkaya masukan dan ide dalam menjalankan pemerintahan. Hal itulah yang membuat Gerindra tak ingin mengambil langkah seperti partai Koalisi Merah Putih (KMP) yang sudah berguguran dan bergabung ke dalam pemerintahan Jokowi.

Ketua Fraksi Gerindra di DPR RI ini menceritakan, terbentuknya KMP waktu itu merupakan dorongan dari rakyat untuk melakukan kontrol pada pemerintahan Jokowi yang sudah menjadi Presiden RI. Suasana batin untuk menjadi oposisi dari partai pendukung Prabowo-Hatta waktu itu masih dirasakan sampai sekarang.

Gerindra dengan tegas akan tetap berdiri sebagai oposisi dari pemerintahan Jokowi. Meskipun sebagai KMP, hanya menyisakan Gerindra seorang diri. Namun, Gerindra tak akan menjadi oposisi bulat yang selalu berbeda arah dengan pemerintah.

Gerindra akan memposisikan diri sebagai oposisi yang tidak asal beda. Sebab, kalau kebijakan Jokowi dinilai memang untuk kepentingan rakyat banyak, Gerindra akan bersama partai lain mendukung, namun jika tidak, maka Gerindra akan berseberangan demgan pemerintah dan partai politik yang berada dalam barisan pendukung pemerintahan Jokowi.

“Kalau setiap partai koalisi mendukung seluruh kebijakan Jokwi, kami akan berbeda, 78 anggota DPR RI Gerindra tetap akan berlaku sebagai kekuatan kritis di parlemen,” tegas dia.

Baca juga, Kemenangan Setya Novanto Disebut Sebagai Kebangkitan Golkar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika