REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama dengan Kodam Jaya serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyepakati penggunaan lahan untuk normalisasi Sungai Ciliwung.
Kesepakatan itu dituangkan melalui penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) di antara ketiga instansi tersebut, kata Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama usai menandatangani MoU di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (19/5).
Di dalam kesepakatan itu, ketiganya menyepakati penggunaan lahan seluas total 34 hektare milik Kodam Jaya untuk dilakukan normalisasi Sungai Ciliwung.
"Saya berterima kasih kepada Kodam Jaya atas penggunaan lahan itu. Terima kasih karena telah mendukung program Pemprov DKI, sehingga normalisasi Ciliwung bisa dilanjutkan," kata Ahok, sapaan akrab Basuki Tjahaja Purnama.
Menurut dia, lahan yang akan dinormalisasi itu, antara lain Kompleks Rindam Jaya Kelurahan Gedong, Komplek Zeni Kelurahan Rawajati dan Kompleks TNI AD Berlan Kelurahan Kebon Manggis.
Pada kesempatan yang sama, Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Laksmana mengatakan penggunaan lahan tersebut dilakukan karena pihaknya tidak ingin menghambat pembangunan di ibu kota.
"Kami pasti siap mendukung apa yang menjadi kebijakan Pemprov DKI. Jadi, ketika kami mengetahui Pemprov DKI butuh lahan, kami langsung menyerahkannya," ujar Teddy.
Sementara itu, Direktur Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA) Kementerian PUPR Mudjiadi menuturkan total keseluruhan lahan yang akan digunakan untuk normalisasi adalah seluas 34 hektare.
"Lahan tersebut akan digunakan untuk penanganan banjir di Jakarta. Lagi pula, MoU ini merupakan tindak lanjut dari program penuntasan atau penanganan banjir di wilayah Jakarta," tutur Mudjiadi.
Dia mengungkapkan penanganan banjir di Jakarta dilakukan secara komprehensif, yaitu dumulai dari hulu, tengah, hingga hilir. Pada bagian hulu akan segera dibangun dua waduk, yakni Wadum Ciawi dan Waduk Sukamahi di Bogor.
"Pada bagian tengah dilakukan normalisasi 13 sungai, termasuk Sungai Ciliwung. Sedangkan di bagian hilir ada program National Capital Integrated Coustal Development (NCICD)," ungkap Mudjiadi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika