REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menko Polhukam Luhut B Pandjaitan mengatakan pengajuan Komjen (Pol) Tito Karnavian sebagai calon Kapolri dilakukan dengan pertimbangan matang dan memperhatikan aturan yang ada.
"Masalah senioritas bisa jadi masalah tapi kami sudah menghitung dengan cermat, undang-undang dan aturan kami lihat pasal demi pasal," kata Luhut dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, di Jakarta, Selasa (21/6).
Luhut, yang dalam jabatannya sebagai Menko Polhukam juga menjabat sebagai Ketua Komisi Kepolisian Nasional, mengatakan saat menyampaikan pilihan nama yang akan diajukan kepada Presiden, pihaknya menyiapkan dua hingga tiga nama dan memberikan pertimbangan pada Presiden.
"Saya menghadap sendiri ke presiden saya brief secara verbal untung dan rugi, dari setiap opsi itu dan presiden kemudian yang memutuskan. Saya selalu sampaikan dua opsi minimal. Proses pengambilan keputusan sudah kami lakukan dengan cermat," katanya.
Luhut menilai sosok mantan Kapolda Metro Jaya itu sebagai perwira yang mampu menjalankan tugas dengan baik dan memiliki integritas serta mampu menempatkan diri.
"Senioritas isu yang kita kaji, saya sepakat itu murni track record Pak Tito, ia mampu membawa diri dan menghormati seniornya. Tito memelihara perkawanan dengan baik tapi dia teguh dengan pendiriannya," kata Luhut.
Sebagian besar anggota DPR RI di Komisi III menyambut baik pencalonan Tito Karnavian, terlebih dalam rapat dengar pendapat itu juga disampaikan rekam jejak mantan Kapolda Papua itu oleh KPK, PPATK dan Kompolnas.
Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi III Bambang Soesatyo tersebut, ada beberapa pertanyaan dari anggota komisi itu mengenai permasalahan senioritas atau usia Tito yang dinilai masih muda.
Namun secara umum, pencalonan Tito mendapat sambutan yang baik dan akan dilanjutkan ke proses selanjutnya di DPR RI. Ketua KPK Agus Rahardjo dalam rapat itu mengatakan usia yang terbilang muda untuk memimpin Polri justru menjadi modal untuk perbaikan dan reformasi Polri secara berkesinambungan.
