REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Seluruh kader Partai Golkar diminta menghormati keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Termasuk salah satunya adalah sikap Golkar yang mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Pasalnya, sikap politik tersebut sudah diputuskan melalui Keputusan Munaslub Golkar di Bali beberapa waktu lalu. Ormas bentukan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), Dewan Pimpinan Pusat (Depipus) Baladhika Karya melihat keputusan untuk mendukung pemerintah jauh lebih dulu diputuskan ketimbang penetapan Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
Dalam konteks yang demikian, artinya, sikap politik untuk mendukung pemerintah adalah keputusan bersama semua peserta Munaslub.
"Artinya, usai terpilihnya Setya Novanto, maka implementasi sikap politik untuk mendukung pemerintah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Setya Novanto sebagai Ketua Umum Golkar sekaligus pemegang mandataris Munaslub," ujar Ketua Umum Depipus Baladhika Karya Hendryk L Karosekali di Jakarta, Ahad (26/6).
Baladhika Karya pun mengimbau para tokoh, elit dan pengurus maupun kader-kader Golkar dapat tunduk dan patuh pada keputusan Munaslub untuk mendukung pemerintahan Jokowi-JK.
Para tokoh, elit dan pengurus maupun kader-kader Golkar pun diminta sebaiknya mendukung penuh kepemimpinan Setya Novanto selaku Ketua Umum Golkar. "Demi mengembalikan kebesaran dan kejayaan Golkar yang sempat mengalami kemunduruan akibat dualisme kepengurusan," ujarnya.
Tak hanya itu, kepada para tokoh, elit dan pengurus Golkar maupun kader-kader Golkar diimbau seyogyanya tidak membuat pernyataan-pernyataan politik yang cenderung berseberangan dengan sikap politik Golkar. Khususnya terkait dengan sikap politik untuk mendukung pemerintahan Jokowi-JK, sebagaimana keputusan Munaslub Golkar.
Hendryk mengatakan sebagai keluarga besar Golkar, sudah semestinya elit, pengurus, dan para kader memberikan kesempatan kepada Setya Novanto selaku nahkoda baru Golkar untuk mengembalikan kejayaan dan kebersaran Golkar.
Hal ini mengingat agenda politik ke depan membutuhkan soliditas, keseriusan, dan konsolidasi secara maksimal khususnya untuk memenangkan Golkar dalam Pilkada maupun Pemilu 2019.