REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajarannya untuk menindak tegas aparat yang menjadi "backing" pelaku penyelundupan.
"Tindak tegas aparat yang bermain yang mem-back up yang menjadi "backing" dari penyelundupan," katanya di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (29/6).
Menurutnya praktik penyelundupan jika tidak dikurangi akan membuat orang malas berproduksi dan malas berinvestasi. Hal itu akan menjadi kerugian besar bagi bangsa Indonesia.
"Oleh sebab itu semua harus ditindak tegas tanpa pandang bulu," ujarnya.
Pada rapat terbatas kali ini, Presiden fokus melakukan evaluasi terhadap tindak lanjut dari rapat-rapat sebelumnya yang terkait dengan upaya penanganan penyelundupan.
"Peta kerawanan saya kira sudah kita ketahui tinggal sekarang kuncinya di aksi pencegahan, di aksi pengawasannya, di aksi penegakkan hukumnya, dan ruang gerak ke depan harus dibatasi," katanya.
Wilayah yang paling besar yang rawan penyelundupan diminta Presiden betul-betul harus dijaga, diawasi, dan terus dilakukan di daerah-daerah di wilayah itu.
Ia juga menekankan pentingnya upaya pencegahan dan penjagaan wilayah perbatasan yang menjadi pintu masuk penyelundupan khususnya jalur-jalur tikus di wilayah perbatasan.
"Kemudian pengawasan di lapangan khususnya titik-titik yang rawan utamanya di wilayah Sumatera, sekali lagi saya ingin tekankan pentingnya pengawasan dan patroli bersama agar bisa berjalan dengan efektif," katanya.
Ia meminta seluruh jajaran yang ada, seluruh aparat yang ada yakni TNI/Polri, Bakamla, dan KKP untuk bersama-sama dan kompak bersinergi agar pengawasan wilayah yang rawan penyelundupan bisa betul-betul diawasi dan ditertibkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika