REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Salah satu opsi agar tragedi perompakan tak kembali terjadi, pemerintah mempertimbangkan mempersenjatai awak kapal. Pilihan ini khususnya untuk kapal yang membawa batu bara ekspor.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan persenjataan ini bukan berarti mengizinkan awak kapal membawa senjata.

Dari total 100 persen pengiriman batu bara ke Filipina, 15 persen pengiriman menggunakan kapal kecil atau kapal jenis tungkak yang memang rawan untuk dibajak.

Baca: Indonesia Yakin AL Filipina Mampu Jaga Perairan Perbatasan

Opsi keamanan tersebut, antara lain adalah mempersenjatai kapal untuk berjaga-jaga. Luhut menggunakan istilah sea marshall untuk konsep pengamanan kegiatan ekspor batu bara ke Filipina ini.

"Kita sedang mempertimbangkan sesuai IMO, untuk kemungkinan kapal tungkak yang 15 persen ini dipersenjatai. Teknisnya seperti apa, bisa sea marshall. Jadi nanti kapal tersebut aman," ujar Luhut di Kantor Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, Kamis (14/7).

Selain itu, Luhut mengatakan, akan lebih menertibkan para pengusaha batu bara ini. Sebab, dari sekian banyak jalur ekspor memang ada beberapa titik yang rawan terjadi pembajakan. Pemerintah sudah meminta para pengusaha batu bara ini untuk taat terhadap aturan yang dikeluarkan pemerintah terkait jalur aman ekspor.

"Nah, kadang tongkang tongkang ini nakal juga. Memang jalur aman lebih panjang. Makanya, mereka kadang suka nakal motong jalur. Kita akan mulai disiplinkan itu," ujar Luhut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika