REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin mengatakan pemerintah saat ini masih mencermati permintaan Pemerintah Turki untuk menutup sekolah-sekolah yang dianggap berafiliasi dengan Fethullah Gulen di Indonesia.
"Pemerintah Indonesia masih akan mencermati sambil terus mengkaji mengenai hal itu," kata Menteri Lukman seusai menutup Jambore Pasraman IV di Yogyakarta, Jumat (29/7).
Kementerian Agama juga akan melakukan penelusuran apakah sekolah yang dimaksud oleh pemerintah Turki itu memiliki kerja sama dengan madrasah atau sekolah umum.
"Itu juga sedang kami cermati apakah sekolah itu kerja sama dengan sekolah atau madrasah. Kalau madrasah tentu akan menjadi tanggung jawab Kemenag, tapi kalau sekolah ada pada Kemendikbud," jelasnya.
Ia mengatakan setelah Pemerintah Indonesia melakukan pendalaman dan pencermatan maka akan disampaikan secara resmi kebijakan apa yang akan ditempuh menanggapi permintaan Pemerintah Turki melalui kedutaannnya di Indonesia.
"Yang jelas Pemerintah Indonesia mencermati. Pada saatnya nanti akan kami sampaikan kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah mengenai hal itu," ujarnya.
Kedutaan Besar Turki telah mengeluarkan rilis yang meminta Pemerintah RI melakukan penutupan sekolah-sekolah terkait dengan jaringan Organisasi Teroris Fethullah (FETO).
FETO merupakan sebutan Pemerintah Turki untuk para pengikut Fethullah Gulen, seorang ulama yang disebut-sebut Presiden Recep Tayyip Erdogan sebagai dalang aksi percobaan kudeta militer yang terjadi di Turki, beberapa waktu lalu.
Dalam rilis tersebut ada 9 sekolah yang diduga terkait dengan jaringan Gulen, di antaranya Pribadi Bilingual Boarding School, Depok, Pribadi Bilingual Boarding School, Bandung, Kharisma Bangsa Bilingual School, Tangerang Selatan, Semesta Bangsa Bilingual Boarding School, Semarang, Kesatuan Bangsa Bilingual Boarding School, Yogyakarta, Sragen Bilingual Boarding School, Sragen, Fatih Boy's Shool, Aceh, Fatih Girl's School, Aceh, Banua Bilingual Boarding School, Kalimantan Selatan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika