REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR RI, Bobby Adhityo Rizaldi, mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memberhentikan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM), Archandra Tahar, yang memiliki kewarganegaraan ganda.
"Keputusan Presiden soal Archandra, sudah tepat, walaupun sosok AT yang mempuyai kapasitas yang cukup mumpuni," kata Bobby di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8).
Menurut Bobby, memilih seorang menteri ESDM tidak hanya tentang teknis energi. Namun, lebih kepada sosok itu mampu menjawab persoalan industri migas ditengah kelesuan harga minyak dunia.
Bobby berharap, menteri ESDM yang baru, benar-benar sosok yang 'bebas' dari hubungan dengan mafia energi internasional. Sehingga, kebijakan yang diambil benar-benar menguntungkan Indonesia.
Bobby mencontohkan, seperti pola kerjasama ekstraktif, investasi proses nilai tambah (kilang atau smelter), dan transfer teknologi (jasa penunjang seperti pemboran, konstruksi pengembangan wilayah kerja, moda transport).
"Menteri ESDM baru juga harus punya formulasi mempercepat PPA di PLN yang mandeg, karena tidak sinkronnya pola financing dengan harga beli listrik, yang dengan penurunan harga minyak, cenderung lambat dalam melaksanakan pembangunan power plant dari batu bara dan energi terbarukan," kata politisi Partai Golkar itu.
Yangvterpenting, Bobby berujar, menteri ESDM yang baru bisa melakuan percepatan untuk formulasikan sistem subsidi BBM yang efektif dan tepat sasaran. Tujuannya, agar terhindar dari tragedi 'Venezuela' , walaupun 18 persen cadangan minyak dunia, menjadi fail state, karena salah kelola.
"Saya percaya, presiden mampu menugaskan menteri ESDM yang bukan hanya bersih, bukan hanya asal pintar teknis, tapi taktis dan strategis dalam mengatasi masalah energi Indonesia yang kompleks ini," ujar Bobby.
Bobby menyarankan, Presiden Jokowi tetap merangkul Archandra dalam membangun ketahanan energi di Indonesia. "Bisa dimulai dengan memproses kembali WNI Archandra, dan menerima masukan-masukan darinya mengenai solusi atas masalah kemandirian energi di Indonesia," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika