REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Posisi menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) lowong pascadiberhentikannya Arcandra Tahar karena kasus kepemilikan dua kewarganegaraan. Pengamat politik Universitas Jayabaya Igor Dirgantara menyarankan Presiden Jokowi agar memilih menteri ESDM bukan dari partai.

“Sebaiknya Menteri ESDM yang menggantikan Arcandra Tahar, adalah orang yang profesional, nonpartisan terhadap kelompok apapun, dan juga bukan dari partai politik," kata Igor di Jakarta, Jumat (19/8).

Menurut dia, jika menteri ESDM diserahkan ke kader partai berpotensi menimbulkan kegaduhan dan perdebatan yang panjang. Dia menyoroti adanya kabar kader Golkar akan dimasukkan menjadi menteri ESDM. Meskipun sebagai salah satu upaya Jokowi untuk mendapatkan dukungan politik dari Golkar, tapi secara etika politik jelas tidak adil bagi pihak yang mengawalnya sejak awal.

“Kondisi objektif sekarang justru yang dibutuhkan adalah figur yang bisa merangkul semua pihak. Mengingat sektor energi amat strategis, harus dipilih orang yang tenang, tapi terampil bekerja," kata Igor.

Selain itu, menurut Igor, calon Menteri ESDM juga harus memahami semua prosedur kontrak-kontrak investasi di sektor pertambangan, membangun pondasi regulasi yang jelas dan mampu secara aktif mengarahkan ke arah mana sektor energi bergerak.

"Lebih bagus lagi jika berlatar belakang pendidikan geologi sehingga memiliki pemahaman mendasar soal sektor energi pada umumnya. Selain itu jelas soal kejujuran dan karakter, nasionalis-nya tinggi,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika